Pj Sekda Hegemur Pimpin Ribuan ASN Papua Ikrar Netral di Pemilu 2024

JAYAPURA - Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur memimpin pengucapan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu 2024, di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Senin (15/1/2024) pagi.

Pengucapan ikrar yang salah satu poinnya, menjaga dan menegakan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing, dilakukan setelah Sosialisasi Netralitas bagi ASN oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pegawas Pemilu.

Selanjutnya, penandatangan Pakta Integritas Netralitas ASN pada Pemilu 2024 oleh pimpinan OPD Pemprov Papua.

"Arahan sudah jelas bahwa ASN itu harus menjaga netralitas, jadi kita tidak ikut langsung dalam semua tahapan Pemilu 2024. Sementara untuk melakukan pengawasan, kami akan menggerakan OPD teknis seperi inspektorat dan lainnya," tegas Derek kepada pers, disela-sela agenda tersebut.

Masih menurut Derek, semua ASN di Papua wajib menjalankan ikrar dan pakta integritas dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting sehingga tercipta iklim yang kondusif jelang dan pasca pesta demokrasi sepanjang 2024 ini.

"Intinya jangan sampai ikut dengan kegiatan-kegiatan politik atau berpihak ke seseorang dengan indikasi ketidaknetralan. ASN harus memiliki integritas, profesionalitas, netralitas dan bebas intervensi politik," imbaunya. 

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyebut wilayah Bumi Cenderawasih termasuk salah satu daerah yang rawan akan pelanggaran netralitas ASN. Sebab data KPU pada 2020 lalu mencatat, ada sekitar delapan ASN yang dipecat karena terlibat politik praktis. 

"ASN itu dipecat karena jadi tim sukses, ikut kampanye dan lain-lain. Ini bertentangan dengan tugas ASN sehingga memang harus diberi sanksi," tegasnya.

Masih dikatakan Steve, netralitas ASN juga telah diatur dalam tiga Undang-Undang. Sehingga apabila terbukti  melanggar, ada sanksi yang menanti. 

"Paling ringan disanksi hukuman pidana 3 bulan dan denda Rp2 juta, tapi paling berat bisa sampai pemecatan," tandasnya. ***

JAYAPURA -  Acting Secretary of Papua, Derek Hegemur led the pronunciation of the ASN Neutrality Pledge in the 2024 Election, at Istora Papua Bangkit, Jayapura Regency, Monday (1/15/2024) morning.

The pronunciation of the pledge, one of the points, maintaining and upholding the principle of neutrality of civil servants in their respective agencies, was carried out after the Socialization of Neutrality for Civil Servants by the General Elections Commission and the Election Election Agency.

Furthermore,  the signing of the ASN Neutrality Integrity Pact in the 2024 election by the heads of the Regional Apparatus Organization in Papua Provincial Government.

"The directive is clear that civil servants must maintain neutrality, so we do not participate directly in all stages of the 2024 elections. Conducting supervision, we will mobilize technical the Regional Apparatus Organization such as inspectorates and others," Derek told the press, on the sidelines of the agenda.

According to Derek, all civil servants in Papua are obliged to carry out the pledge and integrity pact as well as possible. This is important to create a conducive climate ahead of and after the democratic party throughout 2024.

"The point is not to participate in political activities or side with someone with indications of impartiality. Civil servants must have integrity, professionalism, neutrality and be free from political intervention," he appealed.

Chairman of the Papua KPU, Steve Dumbon said Papua is one of the areas prone to violations of the neutrality of civil servants. The data in 2020 recorded that there were around eight civil servants who were fired for being involved in practical politics.

"The civil servant was fired because he was a successful team, and participated in campaigns and others. This is contrary to the duties of civil servants so it must be sanctioned," he said.

Steve still said that the neutrality of civil servants has also been regulated by three laws. So if proven to violate, sanctions are awaiting.

" The lightest sanction is a criminal sentence of 3 months and a fine of IDR 2 million, the most severe sanction is being fired," he said. ***