JAYAPURA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni kembali memimpin rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/07/2025).

Ini merupakan kali ketiga Fatoni memimpin rapat koordinasi strategis sejak menjabat, yang kali ini secara khusus membahas dua hal utama, yaitu optimalisasi realisasi anggaran dan penataan organisasi. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), para Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, hingga Direktur di lingkungan Pemprov Papua.

Dalam arahannya, Fatoni menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD untuk mendukung program-program prioritas daerah. Dirinya juga meminta setiap satuan kerja melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien.

“Saya minta realisasi anggaran dimaksimalkan. Anggaran-anggaran yang tidak efisien dikurangi atau dialihkan, sementara anggaran yang tidak bisa direalisasikan tidak perlu dialihkan. Ini sejalan dengan instruksi Presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka efisiensi anggaran,” ucap Fatoni.

Fatoni menyampaikan bahwa anggaran akan difokuskan pada program-program mendesak, pelayanan dasar dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain membahas anggaran, rapat juga membicarakan agenda strategis penataan organisasi di lingkungan Pemprov Papua. Fatoni menyoroti masih banyaknya posisi pejabat pelaksana tugas (Plt) yang belum definitif, yang dinilai dapat menghambat efektivitas kinerja birokrasi.

“Saya mendorong agar jabatan-jabatan Plt segera didefinitifkan, khususnya pada unit yang mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini penting agar kinerja organisasi bisa lebih optimal,” ujarnya.

Fatoni menjelaskan bahwa pejabat yang terdampak perubahan struktur organisasi dan menjadi nonjob, dapat dikukuhkan kembali pada posisi yang sesuai. Penataan organisasi yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

Langkah-langkah ini, lanjut Fatoni, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang konsisten dan menyeluruh di Pemerintah Provinsi Papua, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. ***