Rapat Kerja Kenaikan Pangkat ASN Pemprov Papua: Dorong Profesionalisme dan Netralitas Jelang PSU 2025

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan akuntabel. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Matias B. Mano membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan sejumlah arahan strategis. (29/7)

Dalam arahannya  Matias Mano menekankan pentingnya menjalankan proses kenaikan pangkat secara akurat dan sesuai regulasi. Ia menyebut bahwa regulasi terkait kepegawaian bersifat dinamis, sehingga perlu dipahami secara menyeluruh, terutama oleh para pengelola kepegawaian.

“Rapat kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu melahirkan solusi-solusi terbaik dalam pelaksanaan kenaikan pangkat ASN,” ujar Matias.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi adalah fondasi utama dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, seluruh ASN juga diingatkan untuk menjunjung tinggi netralitas sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi.

Sementara pada kesempatan yang sama Plh. Kepala BKD Provinsi Papua Jeheskiel E. Tetjuari menyampaikan, "selain menyamakan presepsi bersama pengelola kepegawaian pada setiap SKPD terkait Kenaikan Pangkat juga mengakselerasi 2 platform kepegawaian : SIASN dan Aplikasi Imut BKN yang nantinya proses administrasi kepagawan dilakukan langsung dari SKPD , BKD menggunkana 2 aplikasi tersebut melakukan validasi",  jelasnya

Rakerja dilaksanakan sehari diikuti Para Pengelola Kepegawan SKPD dan menghadirkan narasumber  internal BKD dan Kanreg IX BKN Jayapura. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government held a 2025 Civil Servant Promotion Working Meeting as part of efforts to strengthen a professional, accountable, and responsive civil service management system. Representing Acting Governor Agus Fatoni, Matias B. Mano, the Governor’s Expert Staff for Human Resources, officially opened the meeting and delivered key strategic directives. (July 29)

In his remarks, Matias Mano emphasized the importance of conducting the promotion process under applicable regulations. He emphasized that staffing regulations are dynamic and must be well understood, particularly by HR managers.

“This meeting is expected to serve not only as a discussion forum but also to generate concrete solutions for improving the civil servant promotion process,” he said.

He also noted that a clean, high-performing bureaucracy forms the foundation for quality public service and sustainable regional development.

Ahead of the Papua Governor and Deputy Governor Revote on August 6, 2025, all civil servants were also urged to uphold neutrality as a demonstration of their commitment to bureaucratic integrity.

At the same event, Acting Head of the Papua Provincial Regional Civil Service Agency, Jeheskiel E. Tetjuari, explained that the meeting also aimed to harmonize perspectives among HR managers across Regional Work Units regarding the promotion process.

“In addition, this meeting supports the accelerated implementation of two staffing platforms—SIASN and Imut Application of the National Civil Service Agency. Moving forward, administrative processes will be carried out directly by each Regional Work Unit, while the Regional Civil Service Agency will oversee validation using these systems,” he stated.

The one-day meeting was attended by HR managers from across Papua Regional Work Units and featured internal speakers from the Regional Civil Service Agency and Regional Office IX of the National Civil Service Agency (BKN), Jayapura. ***