HUT RI Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Melalui KesejahteraanGubernur Papua Matius Fakhiri memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum mewujudkan kedaulatan melalui kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati kebebasan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kehadiran Rumah Sakit (RS) Provita Jayapura, yang dipercaya mampu menjadi salah satu insititusi perawatan kesehatan profesional di bumi cenderawasih.
Dinas Kehutanan Provinsi Papua disarankan membuat satu regulasi yang benar-benar mampu melindungi hutan bumi cenderawasih. Hal demikian menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, agar kekayaan alam yang ada didalam hutan, tak di “porak-porandakan” untuk kepentingan satu pihak tertentu.
Pemerintah Daerah diminta bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya, agar dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin. Supaya ancaman tersebut tidak berkembang menjadi lebih luas.
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Saireri, merupakan kepentingan elit politik tertentu, sebab belum mendapat persetujuan rakyat.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri mengimbau masyarakat Skouw, Kota Jayapura, agar dapat ikut menangkal peredaran Narkoba di wilayah perbatasan.
Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Suzana Wanggai mengakui, pihaknya melakukan pengawasan terhadap adanya jalan tikus di sepanjang jalur perbatasan RI-PNG.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.
DPD RI akan menyuarakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus sesuai keinginan Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong adanya Rancangan Undan-Undang (RUU) Otsus Plus.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, pemerintah akan terus melestarikan bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.