Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua bakal melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah, guna memaksimalkan persentase perekaman di bumi cenderawasih yang sampai saat ini baru berjumlah 42 persen.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa memastikan akan tetap melaksanakan kebijakan pemberantasan miras, kendati Perdasus pelarangan dan peredaran minuman beralkohol yang diterbitkan pemerintah provinsi, digugurkan Pengadilan Negeri Jayapura.

Pemerintah Provinsi baru-baru ini telah memulangkan sejumah mahasiswa asal Papua yang berkuliah di kota studi Palu, Sulawesi Tengah.

Jembatan Holtekamp kini telah menjelma menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Kota Jayapura. Jembatan sepanjang 732 meter yang dibangun diatas laut tersebut, diyakini akan memberikan daya tarik wisatawan didalam maupun luar Papua.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meralat pernyataan menolak proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di bumi cenderawasih.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meninjau pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp, Kota Jayapura, Jumat (12/10) sore.

Dinas Perhubungan Provinsi Papua memetakan empat titik yang sering terjadi kemacetan di Kota Jayapura akhir-akhir ini.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Provinsi Papua telah memperlihatkan kemajuannya.

Mulai tahun depan guru tidak perlu galau lagi menunggu pembayaran hak-haknya. Paasalnya Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong anggaran pembayaran hak guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada 2019.

Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan perusahaan pengadaan barang dan jasa e-katalog yang selama ini melakukan pengadaan barang dan jasa di Bumi Cenderawasih membuka kantor cabang di Papua.

Pemprov Papua mengirimkan sebanyak 14 orang relawan dan tim medis dalam membantu warga yang terkena musibah gempa bumi dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.