Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar mengajak semua pihak untuk mentaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 11 Juli mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua menilai tenaga kesehatan di bumi cenderawasih masih kurang sehingga perlu dilakukan penambahan. Oleh karenanya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai perlu dilakukan perekrutan, lebih khusus untuk wilayah kabupaten.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak insan pers dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Jayapura, untuk mulai memerangi hoax (berita bohong) yang kerap menghiasi media sosial dan berpotensi menimbulkan konflik di tanah ini.
Pemerintah Provinsi Papua yakin mampu mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura naik status menjadi tipe A, paling lambat pada 2020 mendatang.
Bupati dan Walikota di seluruh Provinsi Papua, diminta fokus dan sungguh-sungguh bekerja mensejahterakan masyarakat Papua, melalui sejumlah program kerja yang telah ditetapkan.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua pada tahun ini masih fokus meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meminta dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua, guna mewujudkan Wamena sebagai sebagai kota transit. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Jayawijaya Yohanes Walilo di Jayapura, pada rapat kerja daerah (rakerda) bupati dan walikota, Kamis (8/6)
Kepala Daerah di kabupaten dan kota, diminta untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan baik, guna terhindar dari masalah hukum yang banyak membelit sejumlah pegawai negeri.
Pelaksanaan Rapat kerja (Raker) Bupati dan Walikota 2017, menghasilkan empat kesepakatan menolak paham radikalisme di Provinsi Papua. Kesepakatan ini, disetujui dan ditandatangani seluruh pimpinan daerah di Bumi Cenderawasih, termasuk Forkompinda Papua, Kamis (8/6)
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mengharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun ini, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, guna meningkatkan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua mempertanyakan alasan belum dilibatkannya pemerintah provinsi dalam pembahasan mengenai kepentingan PT. Freeport Indonesia, padahal perusahaan tambang emas raksasa tersebut, berkedudukan di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui kesulitan mengintegrasikan Kartu Papua Sehat (KPS) dan BPJS.

instansi