Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017, Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura turun ke lapangan melakukan “jemput setoran” di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Dinas Pendidikan Papua memastikan bakal mendorong pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang memberlakukan pungutan liar bagi siswa dan siswi baru yang mendaftar di tahun ajaran 2017.
Ketua Komnas Perempuan Azriana menyebut kekerasan fisik dan seksual paling banyak dialami perempuan Papua. Dimana dari hasil penelusurannya, sekitar 281 kekerasan telah dialami perempuan Papua sepanjang 1963-2009.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tidak proporsional (seimbang,red) dengan tugas fungsi organisasi pemerintah. Baik antar satuan instansi daerah maupun antara satu daerah dengan yang lain.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Cenderawasih untuk menunaikan kewajibannya, membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, Zakarias Giay mengaku baru-baru ini telah memulangkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) peserta diklat, yang tengah dalam pengaruh minuman keras didalam kelas.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua memastikan sembilan Aparaatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti tugas belajar manajemen sport di Inggris akan kembali pada September 2018 mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua mengklaim pelayanan di bidang pendidikan mengalami peningkatan cukup signifikan sejak kurun waktu empat tahun terakhir. Dimana jumlah lembaga pendidikan meningkat drastis menjadi 4.000-an, dibanding empat tahun lalu yang hanya sekitar 2.000-an.
Pemerintah Kabupaten Sarmi menargetkan pembangunan 1.250 unit rumah dengan konsep berkebun. Menurut Bupati Sarmi Eduard Fonataba, masyarakat yang ingin memiliki rumah diwajibkan membuat kebun di atas lahan miliknya.