Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menyebut kemungkinan memberi sanksi berat yang berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik praktis dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak jilid dua di 11 kabupaten/kota. Hal demikian sebagimana Undang Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang undang 23 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Kalau ketahuan akan di
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lebih jeli dalam memilih anggota tim Monitoring Evaluasi (Monev) Otsus. Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Provinsi Papua, Donatus Motte di Jayapura, Jumat (7/10) kemarin. “Kalau bisa orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya yang dipilih. Kita berharap ini bisa menjadi perhatian pihak Bappeda,” kata Donatus. Ia pun mengharapkan Badan Perencanaan
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta kepada pihak airlines, khususnya Garuda Indonesia untuk segera melakukan antisipasi terhadap melambungnya harga tiket jelang hari raya keagamaan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan Sekda Hery saat membuka Garuda Travel Fair 2016 di salah satu mall Kota Jayapura, Jumat (7/10). “Mohon maaf ini juga harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Ketika mendekati hari raya dan batas waktu tertentu
Gubernur Papua Lukas Enembe berharap sebelum masa jabatannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal berakhir di 2018, seluruh kawasan Papua sudah terhubung dengan infrastruktur jalan yang baik, lebih khusus untuk kawasan Pegunungan Tengah. Hal demikian dikatakan Gubernur Lukas di Jayapura, baru-baru ini. Menurutnya, saat ini Pemprov Papua tengah berfokus membuka konektivitas antar kawasan di Papua. Pemprov bahkan lebih mengutamakan pembangunan peningkatan jalan, dengan harapan pada 2018
Pengurus Forum Koordinasi Protokol Provinsi Papua Masa Jabatan 2016-2018, resmi dikukuhkan. Pengukuhan yang disaksikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, dilaksanakan bertepatan dengan Penutupan Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda)  Keprotokolan Se-Papua Tahun 2016 di Jayapura, Jumat (7/10).  Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu didaulat sebagai Ketua Forum Koordinasi Protokol Provinsi Papua. Sementara bertindak
Belasan pendemo yang menamakan diri Forum Penyuluh Pertanian Provinsi Papua, berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (6/10), menolak marger (penggabungan) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua. Dengan pengganbungan dua instansi itu, mereka khawatir tak lagi ditunjuk sebagai penyuluh. Hal demikian disampaikan Nathan Ansanay, Kepala Bagian Penyuluh Provinsi Papua. “Mestinya nasib penyuluh ini diperhatikan karena mereka langsung bersentuhan dengan masya
Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembentukan wadah Forum Koordinasi Protokol, guna membentuk kesamaan pola pikir dan tindak serta persepsi yang sama. Lebih khusus dalam mempersiapkan dan melaksanakan tugas keprotokolan di masing-masing wilayahnya. Hal demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Elia Loupatty, pada Rapat Koordinasi Protokol se-Papua, Kamis (6/10) kemarin. Kegiatan ini, dihadiri oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemda se Papua, para Praktisi H
Gubernur Papua Lukas Enembe menepis anggapan pengusulan karateker bupati, yang semata-mata untuk mendongkrak perolehan suara partai berlambang “mercy” yang dipimpinnya tersebut. Penegasan ini disampaikan Lukas Enembe usai melantik Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda Papua Doren Wakerkwa sebagai Karateker Bupati Nduga, Kamis (6/10) di Jayapura. Meski begitu, Lukas tahu ada sejumlah partai politik yang berlomba-lomba menegoisasikan penunjukan karateker kepala daerah.
Memasuki era pasar bebas dewasa ini, mewajibkan para tenaga kerja lokal Papua untuk mau berkompetisi dengan tenaga kerja asing. Hal ini, menjadi satu kekhawatiran pemerintah jika keberadaan tenaga asing itu, pada akhirnya “meminggirkan” tenaga kerja lokal. Sadar akan hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan agar masyarakat tak tinggal diam tetapi gemar mengembangkan diri, supaya mampu bersaing di era pasar bebas saat ini. "Sebab akan sangat disayangkan bila kita memilik
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua meyakini penyaluran Dana Desa di 2017 mendatang bakalan meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski ada kebijakan pusat yang melakukan pemangkasan anggaran. Kepala BPMK Provinsi Papua, Donatus Motte mengatakan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat memrupakan hibah untuk membangun wilayah perkampungan. “Keyakinan kita untuk tahun berikut bisa naik menjadi Rp. 700 juta dibandin tahun ini senilai dari Rp500 – Rp6
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan baru menerima tiga berkas pengunduran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal maju dalam Pilkada 11 kabupaten dan kota di Papua. Hal demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicholaus Wenda di Jayapura, Kamis (6/10) kemarin. Tiga nama itu diantaranya, Wakil Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda. Diketahui, Yustus  bakal maju sebagai calon bupati di Kabupaten Puncak Jaya. “Sudah ada tiga nama yang masuk na
Bupati Puncak Jaya Henok Ibo mengklaim pengusulan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Yamo sudah final dan tinggal menunggu disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Setelah sepakat diusulkan bersama Komite I DPD RI, Selasa (4/10) kemarin, Henok berharap dalam pengesahannya nanti tak lagi membahas mengenai persyaratannya. “Sebab sekali lagi saya tegaskan semua persyaratannya telah dipenuhi. Baik secara administratif, fisik kewilayahan dan syarat lainnya. Bahkan Kabupaten Puncak Ja

instansi