Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musa’ad menginstruksikan seluruh website yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah provinsi, wajib secara aktif mempublikasi hasil kegiatan pembangunan yang telah dikerjakan.
Pemerintah Provinsi Papua akan menindak tegas para pedagang nakal di wilayahnya, yang menaikan harga kebutuhan pokok di luar ambang batas normal atau kewajaran jelang Lebaran 2021.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau pemilik perusahaan di Bumi Cenderawasih agar dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran bagi karyawan, dibayarkan secara penuh dan tepat waktu.
Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua mendorong pembangunan pagar di sepanjang jalur non formal, guna meminimalisir arus keluar masuk orang dari wilayah PNG.
Pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua, diingatkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP) 2022.
Meski telah terbit dua Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua, pemerintah setempat masih mendorong hadirnya satu produk hukum baru untuk menunjang pelaksanaan iven empat tahunan tersebut.
Realisasi perekaman e-KTP di Provinsi Papua hingga saat ini baru mencapai 45,3 persen atau sebanyak 1.506.837 jiwa dari total wajib e-KTP sebanyak 3.323.662 jiwa. Dengan demikian, masih tersisa 54,7 persen atau 1.816.825 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Pemerintah Provinsi Papua resmi menerbitkan aturan yang melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Bumi Cenderawasih, untuk mudik Lebaran 2021 ke kampung halaman, ditengah-tengah pandemi COVID-19.
Rencana pembahasan dan penetapan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, diminta melihatkan semua unsur terkait yang ada di daerah setempat.