Bappenda : Tujuh BUMN di Papua Tunggak PKB

JAYAPURA - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua menyebut sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bumi Cenderawasih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua, Setyo Wahyudi mengungkap salah satu BUMN penunggak pajak, yakni PT. PLN Persero Wilayah Papua. Dimana jumlah tunggakan ditaksir mencapai diatas Rp200 juta lebih.

“Kendaraan operasional milik PT. PLN ini menunggak PKB ada yang 1 tahun hingga 3 tahun”

“Berdasarkan peraturan lalu lintas seharusnya kendaraan tersebut tidak boleh jalan karena belum bayar pajak,” tegas dia.

Setyo katakan, pihak Bappenda Papua lewat Samsat setempat sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada manajemen PLN terkait tunggakan tersebut. 

Namun sampai sekarang belum ada tanggapan bahkan pelunasan.

“Sepertinya ini tidak adil karena saat kita bayar listrik terlambat langsung dilakukan pemutusan, tapi ketika tidak bayar PKB dibiarkan begitu saja,” keluh ia.

Setyo berharap, perusahaan yang punya kemampuan agar dapat membayar pajak kendaraannya tepat waktu sehingga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat atau wajib pajak.

“Karena semestinya perusahaan BUMN ini kan harus jadi contoh dulu, apalagi kita sejak beberapa bukan terakhir sudah memberlakukan diskon bahkan pembasan denda PKB,” tandasnya. ***

JAYAPURA - The Regional Revenue Management Agency (Bappenda) of Papua said that as many as seven State-Owned Enterprises (BUMN) in Cenderawasih Earth were in arrears of Motor Vehicle Tax (PKB).

The Head of the Papua Regional Revenue Management Agency, Setyo Wahyudi, revealed that one of the state-owned tax delinquents, namely PT. PLN in Papua Region. The amount of arrears is estimated to reach more than IDR 200 million.

"Operational vehicles owned by PT. PLN is in arrears with PKB for 1 year to 3 years"

"Based on the traffic rules, the vehicle should not be allowed to operate because the tax has not been paid yet," he said.

Setyo said that the local Bappenda Papua through Samsat had sent a notification letter to PLN management regarding the arrears.

But until now there has been no response or even repayment.

"It seems that this is unfair because when we are late to pay the electricity, it is immediately terminated, but when we don't pay PKB, it will be left alone," he complained.

Setyo hopes that companies that have the ability to pay their vehicle taxes on time so as to set a good example to the public or taxpayers.

"Because this state-owned company should be an example first, especially since we have been enforcing discounts and even retaliating against PKB fines," he said. ***