Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak agar tak mempersoalkan siapa pun yang nantinya dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Pemerintah Provinsi Papua mengajak salah satu investor asal Tiongkok untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra).
Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ditantang untuk menyajikan data kependudukan yang valid dan benar serta sesuai fakta lapangan, di wilayahnya masing-masing.
Pemerintah Provinsi Papua meyakini Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) di 22 Kabupaten se-Bumi Cenderawasih, bakal menjadi salah satu instrumen Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini dalam mengelola krisis pengan dan gizi di provinsi ini.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menghibahkan media luar ruang berbasis digital MDI/Videotron kepada Pemda Kabupaten Biak Numfor, guna melengkapi media komunikasi yang ada di kota karang tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) masyarakat hukum adat dan konsultasi publik dokumen awal penataan ruang laut, Rabu (4/12/2019), di Jayapura.
Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda belum mau menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penonaktifan 125 kepala kampung, beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Papua mendapat Penganugerahan dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Papua sebagai Badan Publik Menuju Informatif dalam Implementasi Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Cenderawasih banyak mengalami kebocoran, akibat potensi yang belum digali serta ilegal loging dan ilegal fishing.
Toleransi umat beragama yang begitu kental di Bumi Cenderawasih, terpampang pada pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Khatolik I Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (14/11/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Papua yang sampai saat ini belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ketiadaan lembaga itu dalam dalam satu pemerintahan di daerah, sangat berpotensi nepotisme dipastikan bakal terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.

instansi