JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tak tinggal diam menyikapi masih rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua, yang meliputi delapan area intervensi.

Usai bertemu pimpinan daerah serta stake holder lainnya dalam rangka peningkatan pengawasan dan pencegahan korupsi, KPK RI dalam rangkaian kegiatannya di Bumi Cenderawasih turut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian MCP bagi admin daerah di 29 kabupaten dan kota se - Papua. 

Sementara bimtek selama tiga hari (24 s.d 26 November 2021) tersebut, bertujuan memberi pendampingan bagi admin MCP di seluruh kabupaten dan kota. Dengan harapan mampu menaikan skor MCP di delapan area intervensi KPK untuk Provinsi Papua. 

Dimana delapan area intervensi itu, yakni pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. 

Hal ini sebagaimana dikatakan Ismail Hindersah, Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI, disela-sela kegiatan bimtek tersebut, kepada pers, Rabu (24/11/2021), di Aula Dinas Kominfo Papua, Kota Jayapura. 

“Kenapa digelar bimtek, karena Papua skor MCP-nya masih kecil secara keseluruhan. Sehingga pemkab kita dorong naikan MCP lewat bimtek kali ini untuk bisa menaikan nilai atau skor MCP di seluruh kabupaten/kota yang tentunya akan berpengaruh terhadap capaian MCP Provinsi Papua”.

“Jadi, masing-masing nilai MCP kabupaten dan kota akan menyumbangkan secara keseluruhan untuk provinsi terkait dengan 8 area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention,” terang dia. 

Kendati demikian, ia kembali mengingatkan para kepala daerah di Papua agar berkomitmen kuat untuk mendorong peningkatan nilai MCP. Sebab seluruh pendampingan yang dilakukan KPK bakal sia-sia jika tak disertai dukungan aktif dari kepala daerah.

“Memang komitmen kepala daerah dibutuhkan. Mereka harus punya visi dan misi untuk membangun daerahnya dengan program MCP atau perbaikan sistem tata kelola di 8 area intervensi KPK ini”. 

“Tapi komitmen kepala daerah saja tidak cukup. Harus ada pula dukungan semua stake holder di dalam pemda.

Tapi motor utamanya pimpinan daerah dan harus tunjukkan keseriusannya. Sebab kalau tidak diseriusi percuma kita lakukan perbaikan tata kelola,” pungkasnya.

Sementara itu, sembilan pemda peserta bimtek pengisian MCP hari pertama oleh KPK RI, yakni admin MCP Kabupaten Jayapura, Asmat, Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Mappu dan Keerom. ***