Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan perekrutan CPNS Formasi 2019 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menilai kecil kemungkinan bagi kepala daerah untuk melakukan pelantikan 35 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil restrukturisasi birokrasi.
Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, Heru Pramono mengambil sumpah janji jabatan 55 anggota DPR Provinsi Papua terpilih, hasil pemilu legislatif 2019.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai aspirasi pemekaran, tak mesti langsung ditindaklanjuti Presiden Jokowi.
Pemerintah Provinsi Papua menyoroti kurangnya Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pengrajin kayu atau pengusaha somel.
Presiden Jokowi menyambut baik usulan membangun Istana Kepresidenan di Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikan Jokowi dalam kunjungannya ke Kota Jayapura, dalam rangka peresmian Jembatan Youtefa.
Salah satu aspek penting dalam sistem pelatihan adalah tenaga pengajar, yang dalam hal ini adalah widyaiswara. Sebegitu pentingnya peran widyaiswara, sehingga diibaratkan sebagai sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pelatihan.
Presiden Jokowi menilai keberadaan Jembatan Youtefa yang baru saja diresmikan olehnya, diharapkan mampu mengatasi solusi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura.
Memperingati hari sumpah pemuda tahun ini yang jatuh pada hari ini, 28 Oktober 2019, kaum milenial bumi cenderawasih diajak melanjutkan perjuangan pahlawanan dengan cara ikut serta dan mensukseskan kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Senin (28/10/2019), yang diambil berdasarkan permintaan masyarakat adat setempat.
Presiden Jokowi memberi isyarat untuk mengevaluasi UU Otonomi Khusus yang dinilai banyak pihak sudah waktunya direvisi.
Forum Pemulihan Hak Anak Asli Papua (FPHAAP) menilai, jabatan Ketua DPR Papua layak dijabat oleh putra dan putri asli bumi cenderawasih.

instansi