Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura resmi mematenkan merek dagang air minum kemasan Robongholo dan Nanwani di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly meminta bupati dan walikota di tanah Papua untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat, mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seluruh merek barang dagangannya, agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam berdagang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Ridwan Rumasukun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Bumi Cenderawasih untuk meningkatkan tata kelola keuangannya, guna mencapai penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua menyelenggarakan pelatihan e-Office dan e-SPPD berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Sekretaris lingkup Instansi pemerintah provinsi, Jumat (19/8/2022) pagi, di Kota Jayapura.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura merilis jumlah pelanggan yang sampai saat ini mencapai 36.800 nasabah. Dari jumlah tersebut, sekitar 89 persen berada di Kota Jayapura, sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura.
Nilai impor Papua pada Juli 2022 tercatat mengalami penurunan sebesar 24,87 persen yang dipengaruhi oleh impor non migas sebesar 87,30 persen serta impor migas meningkat sebesar 86,82 persen.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengisi kemerdekaan di Bumi Cenderawasih, meski berbeda pendapat dalam segala hal.
Remisi kepada 1.631 narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan di Bumi Cenderawasih resmi diberikan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Ridwan Rumasukun resmi mengukuhkan 32 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Papua, Selasa (16/8/2022) malam, di Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak seluruh elemenwarga Bumi Cenderawasih untuk mengisi Kemerdekaan Indonesia yang diraih susah payah dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyadari upacara bendera memperingati HUT ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2022 mendatang bakal menyebabkan sejumlah kerumunan meski ada pembatasan peserta.