Pemprov Papua Segera Dorong Pembahasan RAPBD 2025 Papua Provincial Government Immediately Encourages Discussion of the 2025 Regional Budget
Pemerintah Provinsi Papua dipastikan segera mendorong pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam bulan ini. The Papua Provincial Government is certain to immediately encourage the discussion of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) Draft this month.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua dipastikan segera mendorong pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam bulan ini.
Menurut Asisten II Setda Provinsi Papua Setyo Wahyudi, pembahasan didorong agar pelaksanaannya bisa berjalan pada Januari 2025 mendatang.
“Sebab kita khawatir pembahasan APBD induk 2025 jika dilakukan dengan anggota DPRP yang baru, maka pengesahannya bisa telat.”
“Sebab DPRP yang baru pasti masih akan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) setelah dilantiknya pimpinan definitif,” tutur Setyo di Jayapura, Kamis (19/9/2024).
Oleh karena itu, lanjut dia, sebelum masa jabatan DPR Papua berakhir, APBD Induk mesti segera dibahas dan ditetapkan.
“Lagi-lagi kalau kita menunggu sampai anggota DPRP yang baru, dapat dipastikan ABPD Induk pembahasannya molor sampai Januari tahun depan,” ujarnya.
Sementara terkait dengan APBD Perubahan 2024, Setyo berharap proses pembelanjaan nanti dapat berjalan sesegera mungkin, sehingga sisa kurang lebih tiga bulan, serapan anggaran bisa dilakukan percepatan.
“Mudah-mudahan, perubahan APBD ini, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Papua,” ujarnya. ***
JAYAPURA - The Papua Provincial Government is certain to immediately encourage the discussion of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) Draft this month.
According to Assistant II of the Papua Provincial Secretariat, Setyo Wahyudi, the discussion is encouraged so that the implementation can run in January 2025.
"We are worried that if the discussion of the 2025 master APBD is carried out with new members of the DPRP, then the ratification could be late."
"Because the new DPRP will still form a council apparatus (AKD) after the inauguration of the definitive leader," said Setyo in Jayapura, Thursday (19/9/2024).
Therefore, he continued, before the term of office of the Papuan House of Representatives ends, the Main Regional Revenue and Expenditure Budget must be immediately discussed and determined.
"Again, if we wait until the new DPRP members, it is certain that the discussion will be delayed until January next year," he said.
Meanwhile, related to the 2024 Revised APBD, Setyo hopes that the spending process can run as soon as possible, so that in the remaining three months, budget absorption can be accelerated.
"Hopefully, this change will provide the greatest benefits for the welfare of the people and the sustainability of development in Papua," he said. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-