JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua dipastikan segera mendorong pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam bulan ini. 

Menurut Asisten II Setda Provinsi Papua Setyo Wahyudi, pembahasan didorong agar pelaksanaannya bisa berjalan pada Januari 2025 mendatang.

“Sebab kita khawatir pembahasan APBD induk 2025 jika dilakukan dengan anggota DPRP yang baru, maka pengesahannya bisa telat.”

“Sebab DPRP yang baru pasti masih akan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) setelah dilantiknya pimpinan definitif,” tutur Setyo di Jayapura, Kamis (19/9/2024).

Oleh karena itu, lanjut dia, sebelum masa jabatan DPR Papua berakhir, APBD Induk mesti segera dibahas dan ditetapkan. 

“Lagi-lagi kalau kita menunggu sampai anggota DPRP yang baru, dapat dipastikan ABPD Induk pembahasannya molor sampai Januari tahun depan,” ujarnya.

Sementara terkait dengan APBD Perubahan 2024, Setyo berharap proses pembelanjaan nanti dapat berjalan sesegera mungkin, sehingga sisa kurang lebih tiga bulan, serapan anggaran bisa dilakukan percepatan.

“Mudah-mudahan, perubahan APBD ini, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Papua,” ujarnya. ***