Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua merespon cepat kendala pembiayaan program beasiswa dalam negeri maupun luar negeri yang belakangan ini menjadi disuarakan para orang tua mahasiswa tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua resmi menambah lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah setempat.
Akselerasi percepatan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua membutuhkan kelembagaan yang dinamis dan lincah mengikuti dengan memperhatikan kondisi yang ada (12/1).
Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2024 yang ditetapkan Penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun, menjadi acuan bagi para pengusaha memberi gaji bagi karyawan.
Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melakukan monitoring pengendalian inflasi secara nasional di Pekan Pertama Tahun 2024 pasca libur Nataru 2023 (3/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mengumumkan ikan ekor kuning menjadi salah satu komoditas penyumbang deflasi terbesar di Kota Jayapura pada Desember 2023 dengan nilai 0,13 persen, disusul bahan bakar rumah tangga 0,09 persen lalu ada daging ayam ras 0,05 persen, serta ikan cakalang 0,02 persen dan kangkung 0,01 persen.
Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Papua menyerahkan 420 paket Bahan Pokok (bapok) bagi Orang Asli Papua (OAP) non muslim, Rabu (20/12/203), di Kota Jayapura.
Memperkuat dan menjaga konsolidasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Papua yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, melakukan Rapat Koordinasi (19/12).
Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Publik yang dengan patuh melaksanakan keterbukaan informasi dan konsisten memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku (20/12).