Pemprov Papua pastikan anggarkan TPP di APBD Perubahan 2024

JAYAPURA - Asisten I Setda Papua, Yohanes Walilo memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemprov Papua tahun ini, sudah dianggarkan ke dalam APBD Perubahan 2024.

Penganggaran TPP kedalam APBD perubahan, sebagaimana arahan Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong disamping gaji ASN yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi. 

"TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk karena kondisi fiskal daerah tidak mencukupi saat membuat perencanaan tahun anggaran 2024,"

"Beda halnya gaji ASN yang masuk dalam belanja wajib yang tidak bisa kita tunda sehingga harus masuk APBD Induk. Kalau TPP, sebagaimana Permendagri harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tegas di Jayapura, Senin (19/8/2024). 

Ia berharap ASN nantinya dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah provinsi, karena anggaran daerah saat ini menurun drastis, sementera belanja pegawai tinggi. 

Pihaknya pun tak bisa menyebutkan besaran nilai rata-rata TPP yang diterima pegawa, sebab nanti dihitung berdasarkan peta atau kelas jabatan. Dengan begitu, jumlah yang diterima ASN nantinya berbeda-beda. 

"Soal nilai yang diterima nanti dihitung berdasarkan golongan. Tapi yang pasti TPP ini sudah dianggarkan untuk satu tahun dalam APBD Perubahan. Memang Januari sampai Maret, lalu Maret sampai Agustus itu kita sudah bayar, triwulan tiga dan empat akan menyusul segera."

"Intinya tidak bisa 100 persen, kita sudah tidak pake persentase lagi karena dihitung berdasarkan peta jabatan tadi. Tapi jelas nilainya ada penurunan dari tahun sebelumnya, karena disesuaikan peta jabatan dan kondisi keuangan daerah," tandas dia. ***

JAYAPURA - Assistant I of the Papua Regional Secretariat, Yohanes Walilo, ensured that the Additional Employee Income (TPP) for civil servants of the Papua Provincial Government has been budgeted into the 2024 Revised Regional Budget.

As directed by the Acting Governor of Papua, Ramses Limbong, TPP is budgeted into the Revised Regional Budget and has become an obligation of the government to be fulfilled.

 "The TPP was previously not included in the main Regional Budget because the regional fiscal condition was insufficient when making plans for the 2024 fiscal year,"

"It's different that the civil servant is included in mandatory spending that we cannot delay so it must be included in the Main Budget. TPP must be adjusted to the region's financial capabilities as per the Minister of Home Affairs," said in Jayapura, Monday (19/8/2024).

He hopes that the civil servants will be able to adjust to provincial government policies because the current regional budget has decreased drastically, while employee spending is high.

He also could not mention the amount of the average TPP value received by the officials, because it would be calculated based on the map or class of positions. That way, the amount received by civil servants will vary.

"The amount received will be calculated based on the group. This TPP has been budgeted for one year in the Revised Regional Budget. Indeed, we have paid until March, then March to August, the third and fourth quarters will follow soon."

"The point is that we can't be 100 percent, we don't use percentages anymore because it is calculated based on the position map. But it is clear that the value has decreased from the previous year because the position map and regional financial conditions are adjusted," he said. ***