Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemisahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP di DPR Papua.

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pemadan Kebakaran (Damkar) di Bumi Cenderawasih membangun komunikasi aktif dengan pihak TNI Polri, guna menciptakan rasa aman jelang Pemilu 2024 mendatang.

Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Provinsi Papua diingatkan untuk menjaga netralitas dan tak ikut terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024 mendatang.

Pasca diresmikan pada 30 Desember 2022 lalu, Kantor Gubernur Papua yang telah direnovasi akhirnya ditempati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat, Senin (22/5/2023).

Mal Pelayanan Publik (MPP) kini telah hadir di Kota Jayapura. Lokasinya tepat berada di area Terminal Tipe A, Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Guna mengejar target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua kembali mewacanakan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi warga Kota Jayapura dan sekitarnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Cenderawasih agar aktif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di instansinya masing-masing.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua, Senin,15 Mei 2023, secara resmi menyerahkan dokumen kerjasama pembinaan prestasi atlet Papua kepada PT Freeport Indonesia, di Kantor Pusat Freeport Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021. Secara umum telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap Kebijakan Otonomi Khusus di Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mempersiapkan langkah-langkah teknis bidang hukum, bidang kelembagaan dan Pendapatan Daerah khususnya bidang kesamsatan, terkait dalam penyiapan regulasi di Provinsi dan kabupaten/kota pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 dan penetapan Daerah Otonomi Baru serta menyamakan gerak langkah meningkatkan pendapatan daerah khususnya di Provinsi Papua maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi dan Forum SKPD terintegrasi ketiga sektor strategis tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat untuk dapat mempertahankan prestasi yang diraih pada pelaksanaan PON XX lalu.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua berencana mendorong senam Yosim Pancar, masuk sebagai salah satu cabang olahraga (cabor) untuk dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang.

Usai mencatatkan rekor delapan kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sejak 2015, Provinsi Papua dalam pelaporan keuangan tahun 2022 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).