Pemprov Papua : Perusahaan Terancam Sanksi Jika beri Upah di bawah UMP

JAYAPURA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2024 yang ditetapkan Penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun, menjadi acuan bagi para pengusaha memberi gaji bagi karyawan.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Disperindagkop Papua, Theodora Jumelia Rumparmpam menyebut ada ancaman sanksi administrasi hingga penutupan perusahaan bagi pihak terkait, apabila memberi upah dibawah nilai UMP tahun ini.

“Hanya saja perusahaan tetap membayar gaji karyawannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu juga.”

“Lalu pemmbayaran upah minimum tidak semua disamaratakan antara manajer dan karyawan biasa. Artinya mulai tahun ini, soal penggajian sudah menggunakan struktur dibayarkan berdasarkan kelas jabatan,” tegas dia di Jayapura, Rabu.

Sementara UMP Papua 2024 ditetapkan sebesar Rp4.024.270 per bulan, atau naik sebesar 4.13 persen dari yang sebelumnya.

UMP Papua berlaku sejak 1 Januari 2024, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Papua.

Berkenaan dengan hal itu, ia mengimbau semua perusahaan di Papua untuk segera membayar karyawan sesuai UMP 2024. 

“Sejauh ini belum ada aduan kalau pengusaha belum membayar sesuai UMP. Ini juga belum satu bulan berjalan.”

“Tapi kalu sepanjang tahun 2023 lalu, ada ratusan aduan yang kami terima. Mulai dari upah tidak sesuai UMP, upah karyawan yang tidak dibayarkan hingga pemutusan hubungan kerja. Tentunya semua aduan akan menjadi perhatian kita,” tandasnya. ***

JAYAPURA - The 2024 Papua Provincial Minimum Wage (UMP) set by Acting Governor Ridwan Rumasukun, is a reference for employers to provide salaries for employees.

Head of the Wage and Social Security Section of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs of Papua, Theodora Jumelia Rumparmpam said there was a threat of administrative sanctions to the closure of the company for related parties if they gave wages below the UMP value this year.

"It's just that the company still pays the salaries of its employees according to the company's ability as well."

"Then minimum wage payments are not all generalized between managers and ordinary employees. This means that starting this year, payroll has used a paid structure based on job class," she said in Jayapura on Wednesday.

Meanwhile, the Papua Provincial Minimum Wage in 2024 is set at IDR 4,024,270 per month or an increase of 4.13 percent from the previous one.

Papua Provincial Minimum Wage is effective from January 1, 2024, by the decree of the Governor of Papua.

In this regard, she appealed to all companies in Papua to immediately pay employees according to UMP 2024.

"So far there have been no complaints that entrepreneurs have not paid according to UMP. It hasn't been a month running either."

"Throughout 2023, we have received hundreds of complaints. Start from wages not following UMP, employee wages that are not paid to termination of employment. Of course, all complaints will be our concern," she said. ***