Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa, M.Si Jumat (10/7) lalu mencanangkan Tahun Investasi Indonesia 2004-2005 di provinsi Papua. Pencanangan Tahun Investasi di Provinsi Papua sejalan dengan pencanangan Tahun Investasi Nasional, dimana provinsi Papua yang berada di wilayah paling timur Indonesia merupakan daerah yang penuh harapan bagi para investor mengingat potensi alam Papua yang cukup kaya dan belum di ekpolitasi.
Menurut Gubernur, Wilayah Provinsi Papua yang menempati setengah bagian
Tersendatnya pencairan dana Otsus tahun 2004 bagi provinsi Papua sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di daerah ini, namun yang menghambat
Pencairan dana Otsus bukanlah disebabkan oleh pemerintah provinsi Papua atau akibat dari perubahan system anggaran yang terjadi, tetapi diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat.
Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si kepada wartawan selesai penutupan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Papua, Jumat (10/7) lalu mengata
Sidang Paripurna ke VII masa Persidangan ke III DPRD Provinsi Papua, yang membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua dan Raperda tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan tahun anggaran 2003 telah berakhir dan ditutup oleh Gubernur Provinsi Papua Drs J.P Solossa, M.Si, Jumat (9/7).
Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa Keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu yang lalu sampai dengan sekarang ini, bukan merupakan
Memperlancar program-program yang dilakukan oleh PD Irian Bhakti, Gubernur Papua Drs. Jaap Solossa Msi menyambut baik, rencana perubahan status PD. Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas (PT), agar dapat berkerja lebih professional dan lebih memperbaiki dan memperluas jangkauan PD Irian Bhakti. Dan diharapkan perubahan status perusahaan sudah dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Hal itu dikatakan Direktur Utama PD Irian Bhakti, Mathias Sarwa, SE kepada wartawan selesai bertemu dengan Gubernur
Pelaksana Rekernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) tahun 2004 akan berlangsung di provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2004 dan sekaligus pelaksanaan Raker Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional) akan di hadiri oleh Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia.
Untuk suksesnya pelaksana Rekernas APPSI tahun 2004 tersebut maka Panitia Pelaksana telah melakukan persiapan-persiapan sejak dini, terkait dengan hal itu, Selasa (6/7) kemarin di langsungkan Rapat Panitia guna mempersiapkan se
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, bahwa penggunaan dana Otsus di kabupaten-kabupaten mempunyai banyak masalah, sehingga hasil pemeriksaan oleh Tim yang terdiri dari Bawasda Provinsi Papua dan BPKP masih perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan investigasi terhadap para bupati.
Hasil pemeriksaan terhadap pengunaan dana Otsus Papua di kabupaten-kabupaten oleh Tim Pemeriksa baru diserahkan kepada Gubernur Provinsi Papua, Selasa (6/7) kemarin, sehingga dapat diketahui bahwa masih
Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, calon presiden dan calon wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum presiden (pilpres) dilaksanakan
Serentak di seluruh Indonesia, senin 5 Juli 2004. Indonesia negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan pemilihan presiden secara langsung. Sebanyak 155.048.803 pemilih menjatuhkan pilihannya di 574.945 tempat pemungutan suara (TPS).
Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua ber
Dalam peringatan hari Keluarga Nasional di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Papua, maka pada Jumat pagi (2/7) dilaksanakan jalan santai di lingkungan Pemda Provinsi Papua, yang diikuti oleh pejabat, pimpinan instansi, para pejabat eselon II I dan IV bersama dengan keluarga yang di pimpin oleh Gubernur Provinsi Papua.
Kepala Bikda Provinsi Papua, Fred Menufandu, SH kepada PAPUA POST, Kamis (1/7) kemarin, saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Papua, mengatakan bahwa dal
Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si dalam tahun ke keempat masa jabatannya tidak mau lagi kecolongan dengan pelaksanaan program-program dan tugas-tugas yang tidak becus di lingkungan pemda Provinsi Papua, sehingga masalah pegawasan dari para pimpinan intansi diminta agar lebih di efektifkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan program-program kerja masing-masing instansi dengan memberikan laporan setiap bulan kepada Gubernur.
Sehingga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksana
Berbagai tudingan tentang ketidak berhasilan pembangunan Provinsi Papua melalui Otonomi Khusus dibantah oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si. Dimana menurut Gubernur keberhasilan pembangunan yang dilakukan selama 3 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus jangan di ukur yang diprovinsi tetapi , keberhasilan Otonomi Khusus itu harus diukur dengan hasil-hasil yang dicapai oleh Bupati dan Walikota, seperti pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas, ruas-ruas jalan yang dibangun, ini bukti bahwa ada
Menciptakan ekonomi kerakyatan agar bisa tepat sasaran dan langsung dinikmati masyarakat serta berkembang di Provinsi Papua, pemerintah daerah berhasil menciptakan suatu pola yang menjadi acuan pelaksanaan ekonomi kerakyatan, dan pola ini akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah (perda).
Daerlan, SE, Kepala Bidang Perekonomian BP3D Provinsi Papua mengatakan, bahwa Perda yang nantinya mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu diharapkan bisa terlaksana pada
Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan mendewasakan politik rakyat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga melalui dasar itu Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua melakukan Sosialisasi terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bertempat di GOR Jayapura (30/6) dan di ikuti instansi vertikal dan otonom dilingkungan Pemda Provinsi Papua,
BUMN/BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat , Tokoh P

instansi