Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Presiden Joko Widodo dipastikan bakal meninjau proses pembangunan pasar perbatasan RI-PNG di Wutung dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Rabu (9/1).
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano disarankan untuk bersurat resmi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, berkenaan dengan permintaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), guna membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.
Hari pertama masuk kerja di Tahun 2019, hanya dihadiri sekitar 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua. Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen Senin (7/1), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, usai pelaksanaan apel pagi.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diimbau proaktif mengumumkan kondisi cuaca dan alam bumi cenderawasih, yang akhir-akhir ini terjadi hujan lebat hingga mengakibatkan banjir pada sejumlah wilayah.
Bank Papua dipastikan akan tetap menjadi sponsor klub Persipura Jayapura pada musim kompetisi tahun 2019. Selain Persipura, Bank Papua juga akan memperhatikan tiga klub lainnya, yakni Perseru Serui, PSBS Biak dan Persewar Waropen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen meminta seluruh instansi di lingkungan pemerintah provinsi agar segera mengusulkan satu nama untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 50 ton beras dan sembako kepada Bupati Nduga, Yairus Gwijangge di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada hari Selasa (8/1).
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera melakukan lelang jabatan 35 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang merupakan hasil restrukturisasi dari 52 lembaga yang ada sebelumnya.
Jika sebelumnya dana Otonomi Khusus (Otsus) terbagi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai tahun ini pengelolaannya hanya oleh satu lembaga. Yakni Badan Otonomi Khusus yang merupakan salah satu dari 35 SKPD hasil perampingan birokrasi, yang sebelumnya berjumlah 52 instansi.
Pasca penembakan belasan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga beberapa waktu lalu, bupati setempat sampai dengan saat ini dilaporkan masih berada di luar daerah.