HUT RI Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Melalui KesejahteraanGubernur Papua Matius Fakhiri memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum mewujudkan kedaulatan melalui kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati kebebasan dan meningkatkan kesejahteraan.
iga kabupaten di Papua yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Lembah Roufaer, sepakat menunjuk Distrik Derfos sebagai ibukota kabupaten. Tiga kabupaten tersebut, yakni Puncak, Waropen dan Mamberamo Raya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten diimbau untuk memfasilitasi pembangunan Proyek Palapa Ring Paket Timur di masing-masing wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui masih ada pemerintah kabupaten yang sampai saat ini kurang memberikan perhatian dalam hal penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara minta Proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan mulai dikerjakan pada tahun ini di Bumi Cenderawasih, bebas dari klaim hak ulayat masyarakat adat.
Pemerintah Pusat menjamin bila Proyek Pala Ring Paket Timur rampung pada 2019 mendatang, ongkos komunikasi di Provinsi Papua akan jauh lebih murah bahkan sama dengan Indonesia bagian barat.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerin Komunikasi dan Informatika menggandeng putra asli dalam Proyek Palapa Ring paket Timur.
Jakarta - Keberpihakan negara di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan keniscayaan dalam kerangka acuan Pemerintah. Dalam hal ini merupakan kesatuan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk merealisasikannya.
Dalam upaya memperbaiki pelayanan publik di bidang transportasi darat, Dinas Perhubungan Papua menyerahkan sejumlah bus, guna menyediakan angkutan murah tetapi nyaman bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Tak diperpanjangnya izin konsentrat PT. Freeport Indonesia (PTFI) oleh Pemerintah Pusat, dikhawatirkan berdampak pada rasionalisasi yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.