Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua bakal memanfaatkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Jayapura, untuk mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Hal itu dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, usai menerima kunjungan Komite IV DPD RI di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapuara. “Soal mendorong RUU Otsus Plus, kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan,” terangnya. Sebelumnya usaha mendorong
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua mengagendakan pengumuman hasil survey calon kepala daerah (Kada) empat kabupaten/kota pada 15 Juni 2016. Empat kabupaten/kota tersebut, yakni Sarmi, Kepulauan Yapen, kota dan Kabupaten Jayapura. Hal demikian dikatakan Ketua DPD Golkar Papua Klemen Tinal, Senin (13/6) di Jayapura. “Dua hari lagi untuk 4 kabupaten, hasil surveinya sudah bisa ada. Dari situ baru kita bisa rekomendasikan siapa yang akan didukung dengan perahu Golkar,”
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua masih menutup rapat nominal bonus bagi atlet yang meraih medali, guna menghindari jual beli pertandingan pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat. Ketua Harian KONI Papua Klemen Tinal mengemukakan hal itu kepada pers, Senin (13/6) di Jayapura. Klemen khawatir bila diumumkan lebih awal, atlet bisa tergiur dengan tawaran kalah dari provinsi lain bilamana jumlah rupiah yang ditawarkan KONI Papua lebih kecil dari
Gubernur Papua Lukas Enembe minta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setiap saat. Hal demikian, merupakansalah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Lukas mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri pada Bimtek Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda P
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal menilai Pemerintah Pusat dalam kebijakan menurunkan program, belum melihat kebutuhan Papua secara menyeluruh baik dari segi perumahan, air bersih, listrik, pendidikan serta kesehatan. Ia menilai program pembangunan jalan yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, namun setelah rampung, masyarakat tetap masih harus menyewa mobil untuk dapat sampai ke daerah lain. “Contoh jalan =dari Wamena ke Lanny Jaya, masyarakat harus mengeluarkan biaya
Guna memaksimalkan hasil produksi petani di Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura meminta ada pengecekan rutin terhadap setiap pompa air yang mendukung pengairandi wilayah setempat. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa, di Jayapura, Senin (13/6). Ia mengharapkan selain melakukan pengecekan, turut dilakukan perbaikan terhadap mesin pompa air yang telah rusak. “Bila menemukan mesin pompa
Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend, Senin (13/6), mengunjungi Provinsi Papua guna memantau program pembangunan hijau berkelanjutan atau Participatory Monitoring by civil society of Land-use Planning for Emission Development strategies (Parcimon). Program yang telah berjalan hampir empat tahun ini, dilaksanakan pada tiga daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Merauke. Dubes Vincent Guerend mengatakan tujuan pembangunan rendah emisi merupakan upaya untuk berkontribusi u
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman menyatakan proses pendataan rumah tangga miskin di Papua telah final. Hasil Pendataan rumah tangga miskin berjumlah sekitar 400 ribu lebih. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk di Jayapura, Sabtu (11/6). “Pendataan keluarga miskin sudah final. Memang ada perbaikan tapi itu tidak terlalu signifikan,” terangnya. Ribka mengakui dalam pendataan rumah tangga
Pemerintah Provinsi melalui Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua mendorong Kabupaten/Kota membuat brand (logo/merk,red) terhadap hasil komoditas unggulannya. Menurut Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Oma Laduani Ladamai, brand tersebut akan menjadi ciri khas komoditas unggulan daerah untuk dikenal dunia luar. “Katakankanlah madu di Wamena yang diberi brand, wa wa wa. Kemudian di Tolikara, Buah merah dengan brand sesuai karakteristik daerah itu”. “Se
Menanggapi instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe yang berkeinginan agar seluruh Pemda di Papua mulai mengembangkan sisi kepariwisataannya, Kabupaten Supiori merespon dengan mengagendakan pembangunan hotel di wilayah yang terkenal akan dunia bawah lautnya tersebut. Bupati Supiori Jules Warikar yang baru-baru saja dilantik dalam kunjungan ke Jayapura mengaku, dirinya telah jauh-jauh hari memikirkan program ini jauh sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah. Ia pun bahkan sudah memerintahkan
Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua menyatakan pembangunan jalan trans Papua oleh pemerintah tak memberi nilai tambah bagi masyarakat. Sebab panjang jalan sejauh 3.600 km tersebut, hanya dapat menghubungkan tak sampai 30 persen kampung yang ada di seluruh bumi cenderawasih. Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Oma Laduani Ladamai mengatakan semestinya pemerintah membangun jalan yang mengarah langsung kepada pelabuhan dan bandara supaya suplai logistik dari luar lan
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua mengakui sangat kesulitan membangun jaringan listrik di kampung-kampung. Kepala Dinas ESDM Papua Bangun Manurung mengatakan kesulitan terletak pada tingkat penyebaran rumah warga yang sangat berjauhan. Alhasil Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengurusi masalah kelistrikan bagi masyarakat, enggan menyasar pembangunan jaringan ke kampung. "Apalagi pihak PLN kan hanya melihat yang menguntungkan. S

instansi