Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

     Plt. Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen optimis rencana pemerintah untuk merestrukturisasi organisasi/kelembagaan Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi, dapat mulai aktif pada tahun 2014 mendatang. Hal tersebut sebagaimana pengakuan Sekda Hery Dosinaen, saat diwawancara pers usai mengikuti rapat KOmisi A DPRP bersama Eksekutif dalam penyempurnaan Perdasi tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemprov Papua, bertempat di Swissbel Hotel Jayapu
        Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Drs. Frengky Wally,MM menegaskan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan saat ini adalah dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pemulihan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan peran serta kita selakuaparatur teknis bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Papua untuk ikut mengaplikasikan
Pemerintah Provinsi Papua tengah menggodok kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua menurut usulan berkisar Rp1,9 juta dari nilai sebelumnya sebesar Rp1.710.000. Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe SIP, MH, pihaknya sudah menandatangani draft usulan kenaikan UMP senilai Rp1,9 juta tersebut, yang diharapkan bisa segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalulama. Jadi, UMP saat ini kan Rp1.710.000 per bulan, saya kira nilai ini perlu ada kenaikan juga karena tingkat kemahalan di Papua
        Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan pada bulan Oktober 2013 Kota Jayapura mengalami inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum) senilai 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 32,76 persen dibanding bulan Juli 2013. Menurut Kepala BPS Papua, Didik Koesbianto melalui Kabid Statistik Distribusi BPS Papua, Adriana Robaha, inflasi di Kota Jayapura pada Oktober 2013 disebabkan karena adanya kenaikan harga barang dan jasa pada kelo
       Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, memberikan jaminan dan garansi ketersediaan stok bapok di "bumi cenderawasih" aman hingga perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Kepastian ini menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Septinus Hamadi, didapat usai dirinya bersama staf melakukan pengecekan ketersediaan stok di sejumlah pasar maupun distributor penyalur minuman d
       Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar apel kendaraan dinas sebagai salah satu upaya pembenahan masalah aset. Menurut Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Sekda Papua sehingga kemungkinan besar kegiatan itu akan dilakukan paling lambat bulan November mendatang."Saya sudah lapor ke Pak Sekda untuk kita apel kendaraan. Dari situ juga nantinya kita bisa mengecek kendaraan
     Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mensinyalir salah satu faktor utama yang menjadi pemicu tingginya angka pengangguran, yakni karena masyarakat terlalu berharap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding membidik sektor lainnya.Menurut Kepala Bappeda Papua, DR. Muhammad Musa’ad, M.Si, berdasarkan analisanya keinginan menjadi PNS tak hanya menjadi pola pikir masyarakat di tingkat ekonomi kelas atas, tetapi juga menengah hingga kebawah.
          Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy menegaskan tiga tahun berturut-turut Papua mendapatkan opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagian besar disebabkan oleh mark up harga dan adanya pekerjaan yang tidak tuntas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).     Hal tersebut dikatakan Benyamin Arisoy kepada pers, disela-sela kegiatan bimbingan teknis bagi Pejabat Penatausahaan Keuan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengumumkan serapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan akhir bulan Oktober 2013 ini, telah mencapai 70 persen. Menurut Kepala BPKAD Provinsi Papua Benyamin Arisoy, capaian daya serap anggaran Papua yang mencapai 70 persen tak seluruhnya berasal dari daya serap SKPD. Tetapi sebagiannya berasal dari anggaran bagi hasil yang telah ditransfer ke kabupaten/kota. Jadi, daya serap anggaran Papua bisa mencapai 70 persen
    Perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan di tanah Papua harus bisa merealisasikan keinginan masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Sebab, kesejahteraan inilah yang akan menjadi tolak ukur keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Demikian penegasan Gubernur Papua Lukas Enembe, usai membuka acara dialog investasi dan temu usaha sektor terpadu se Provinsi Papua di Hotel Aston Jayapura, Selasa, (29/10).         Dia mengatakan, in
      Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal meminta agar para anggota Panwaslu kabupaten/kota untuk dapat bekerja secara maksimal dalam mengawasi Pemilu legislatif dan Presiden, sehingga seluruh tahapan maupun proses pemilihannya dapat berjalan dengan baik dan berkualitasHal demikian sebagaimana penegasan Wagub Papua, usai menyaksikan pelantikan 85 anggota pengawas pemilihan umum (Panwaslu) di 29 kabupaten/kota se Papua, bertempat di Hotel Aston Jayapura, Senin (28/10). 
           Plt Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan kelanjutan pembahasan RAPBD Papua masih menunggu rampungnya penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).Hal tersebut sebagaimana dikatakan Hery Dosinaen, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin."Jadi, saat ini RAPBD 2014 belum bisa dibahas. Hal ini bukan disengajakan, tetapi kami masih menunggu penetapan RPJMD Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papu

instansi