Pemerintah Provinsi Papua memberikan sinyal positif untuk mulai menseriusi status tanah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua yang saat ini masih menjadi sengketa dengan Suku Dawir.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meminta seluruh pengurus partai politik (parpol) sedapat mungkin bersatu, searah dan selangkah dalam hal pengajuan calon kepala daerah.
Walaupun sempat molor sebulan dari target yang ditetapkan Gubernur Suebu, akhir bulan Maret 2008 ini seluruh proses tender proyek akan diupayakan rampung 100 persen.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM menegaskan penyelesaian masalah batas wilayah antar kabupaten di Papua, akan diselesaikan secara bertahap.
Gubernur Papua masih berkomitmen untuk mengawal penertiban hutan di Papua, melalui penertiban HPH guna mencegah illegal loging yang merugikan masyarakat Papua.
Sebagai follow up (tindak lanjut,red) penandatangan Memorandum of Undarstanding antara Pemprov Papua dengan BPS Papua tentang pendataan berbasis kampung, tahun ini akan direkrut sebanyak 1500 tenaga pengumpul data guna mendukung kegiatan tersebut.
Hasilnya sampai saat ini kita belum tau. Dan itu juga bukan wewenang kita melainkan bapak Gubernur, jelas Komisaris Bank Papua Prof. Dr. B. Kambuaya, M.BA,
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diminta serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembelian pesawat Antonov yang melibatkan Plt Bupati Jayawijaya Nicholas Jigibalom.