Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan 12 point kasus dugaan korupsi di Pemda Papua pada tahun 2006 lalu.
Gubernur Papua Barnabas Suebu kepada wartawan di Jayapura mengatakan, Provinsi Papua mengalami defisit anggaran senilai Rp. 670 milliar.
Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Kota Jayapura, Papua 10 Maret 2008 berlangsung sederhana. Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Jayapura bekerja seperti biasa melayani masyarakat setempat.
Laju inflasi Kota Jayapura bulan Februari 2008 mencapai 2,90 persen. Inflasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Januari sebesar 3,33 persen
Rencana pemangkasan anggaran APBN Tahun 2008 oleh Pemerintah Pusat hingga 15 persen, diprediksikan bakal merugikan Pemerintah Daerah (Pemda).
Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM menegaskan hingga saat ini proses tender proyek diseluruh instansi Provinsi Papua sudah berada pada kisaran diatas 50 persen.
Biro Hukum Setda Papua menilai gugatan 6 LSM diJayapura terhadap APBD Papua Tahun Anggaran 2008 yang dinilai tidak transparan.
Pemerintah Provinsi Papua akan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tanah adat guna mencegah terjadinya palang-memalang masyarakat yang menghambat masuknya investasi di Papua.
Menurut Fred Manufandu, dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Papua merupakan salah satu wilayah yang dipilih karena adanya itikat baik dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kelancaran proses pembangunan di bumi cenderawasih ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memberi deadline waktu selama 7 hari kedepan kepada Walikota Jayapura untuk segera membentuk panitia penjaringan Anggota KPU Kota Jayapura yang baru.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak menerima aspirasi pemekaran provinsi yang dilakukan tidak berdasarkan implementasi UU Otsus.
Barnabas Suebu, SH menyatakan, keadilan dan kemakmuran di tanah Papua, adalah mimpi yang bisa diwujudkan asalkan seluruh birokrasi yang ada di Papua lebih telaten dan serius bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada.

instansi