Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Penetapan Suara Hasil Pemilu 2004 untuk Provinsi Papua, hingga pukul 23.30 , Kamis (22/4) baru untuk 16 kabupaten/kota, sementara untuk 4 kabupaten lagi yakni Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Mimika masih terus berlangsung hingga berita ini diturunkan, sementara Kabupaten Jayawijaya dikembalikan ke KPUD karena terjadi selisih perhitungan.
Kota Jayapura
1. Golkar 23.434
2. Demokrat 13.230
3. PDI-P 7.561
4. PDS 7.109
5. PKS 4.983
Kabupaten Jayapura ......
Peringatan 50 tahun masuknya Injil di Lembah Agung Jayawijaya, Selasa (20/4) membawa pesan positif terhadap pembagunan di wilayah Pengunungan, seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia. Dimana dalam kesempatan itu dari 11 denominasi gereja di wilayah tersebut menyampaikan pernyataan (tekad) terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut kepada pemerintah provinsi Papua.
Pernyataan 11 denominasi gereja di Jayawijaya di sampiakan kepada pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Wak......
Masa jabatan 14 pejabat caretaker Bupati pada 14 daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Papua, telah berakhir pada tanggal 12 April 2004 yang lalu, sehingga jabat bupati yang telah di embannya selama setahun ini sudah perlu dilakukan peninjauan kembali.
Menurut Sekda Provinsi Papua, Drs Dortheus Asmuruf, MM sesuai dengan Kepres pengangkatan para caretaker bupati tersebut waktu masa tugas sebagai pejabat caretaker bupati hanya berlaku satu tahun, namun untuk melihat apakah mereka itu masih teta......
Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan tiga juta hektar lahan untuk perkebunan sawit. Dari jumlah itu baru terealisasi 38.800 hektar. Sebagian besar sudah berproduksi, sedangkan sisanya dalam proses persiapan penanaman.
Papua ditargetkan menjadi salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia di masa yang akan datang. Dalam waktu dekat akan dibangun pabrik industri pengolahan sawit di Papua.
Demikian dikatakan Wakil Kepala Dinas Perkebunan Papua Boas Karuway pada "Sosialisasi dan Diskusi Forest ......
Penggantian Jabatan dalam suatu Organisasi, baik dalam kedinasan maupun dalam organisasi kemasyarakatan adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Ketika Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang bernomor M.375.KP.04.04 tahun 2004, tanggal 18 Pebruari 2004, M.B.Aronggear, digantikan Ngusman Bc.IP,SH sebagai Kakanwil Departemen Kahakiman dan HAM Provinsi Papua.
Sambutan yg dibacakan Wakil Gubernur Provinsi Papua Drh.Constant Karma, mewakili Gubernur, pada pelantika pejabat yang baru Ngusman B......
Pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan calon wakil presiden Jusuf Kalla sudah membagi-bagi tugas untuk memenangkan pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 nanti. Pembicaraan tentang hal itu sudah dilakukan ketika keduanya bertemu, Senin (19/4).
Hal tersebut dikemukakan Jusuf Kalla kepada wartawan saat berpamitan di Kantor Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Selasa (20/4).
Namun, Kalla tidak menyebutkan dimana pertemuan dia dengan SBY berlangsung. "Kam......
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI Megawati Soekarnoputri berencana melakukan gugatan hukum terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid. Rencana gugatan dilayangkan menyusul pernyataan Nur Wahid dalam wawacara dengan Majalah TEMPO edisi 12 ? 18 April 2004.
Dalam wawancara itu, Nur Wahid Mengatakan Megawati lebih berpihak kepada wong licik ketimbang wong cilik. Disebutkan Nur Wahid, Megawati malah memihak konglomerat hitam, membiarkan penzaliman terhadap Koran Temp......
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Manuel Kaisepo mengakui adanya gangguan dari kelompok separatis dalam pembangunan KTI, meski hambatan itu belum dirasa terlalu signifikan. Kaisepo menegaskan, kelompok separatis itu muncul karena ketidakpuasan sosial melihat daerahnya begitu kaya namun mereka hidup dalam kemiskinan.
Ada memang di antara kelompok itu yang betul-betul ingin memisahkan diri, namun sebagian besar keinginan itu timbul karena ketidakpuasan sosial ya......
*** Partai Golkar memastikan capres tunggal dan definitif partai ini akan ditentukan dalam puncak Konvensi Nasional Pemilihan Presiden Partai Golkar pada 20 April 2004 yang penentuannya ditetapkan melalui pemungutan suara tertutup oleh 564 suara.
Benarkah? Soalnya janji DPP Partai Golkar sejak awal agak kurang bisa diyakini dalam hal yang berkait dengan konvensi ini.Namun DPP Partai Golkar memberikan jaminan. Paling tidak seperti dikemukakan Sekretaris Badan Pengawas Konvensi Partai Golkar Bome......
*** KPU menyatakan masyarakat yang belum memilih pada pemilu 5 April karena tak terdaftar, memiliki kesempatan untuk ikut pemilu presiden dan wapres 5 Juli. Pendaftaran pemilih pada 25 April-10 Mei.
Masyarakat yang tak bisa memilih pada 5 April, berkesempatan ikut pemilu presiden dan wapres 5 Juli. Pendaftaran pada 25 April-10 Mei.
*** Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan masyarakat yang belum memilih pada pemilu legislatif 5 April karena tidak terdaftar, memiliki kesempatan untuk ikut pemil......
Calon presiden (capres) dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak berkoalisi dengan Partai Golkar jika partai beringin ini mencalonkan Akbar Tandjung jadi presiden. PKS juga menolak berkoalisi dengan PDIP jika partai moncong putih ini memajukan kembali Megawati sebagai capres.
Pada Rabu (7/4), SBY membuat gebrakan dengan menolak untuk berkoalisi dengan PDIP. "Se......
Untuk memberantas korupsi, pemerintah harus berani memperbaiki sistem penggajian menjadi lebih adil. Gaji presiden dan menteri harus naik, demikian juga gaji pegawai negeri sipil.
Menurut Menneg Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, "jika yang dimaksud korupsi adalah bahwa pemerintah tidak sanggup mengenali, menangkap, dan mengadili koruptor, benar bahwa pemerintah tidak mampu menanganinya. Korupsi di Indonesia sudah terlalu banyak dan pembuktiannya sulit. Pembuktian k

instansi