Pemerintah berharap eksistensi Muslimat Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat atau ormas di daerah yang kepengurusannya mulai dari kabupaten/kota sampai ke pusat, hendaknya selalu melakukan konsolidasi dan koordinasi sebagai mitra pemerintah. Dalam kerangka itulah, sejalan dengan pelaksanaan Otsus bagi Papua dimana kewenangan yang lebih luas bagi daerah ini untuk mengurus diri sendiri, maka Muslimat NU juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam upaya memberdayakan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, pada pelantikan Pengurus Wilayah NU, Kamis (21/9), di Aula Uniyap Jayapura, mengatakan Muslimat NU perlu membangun citra melalui upaya, peningkatan kualitas pengurus dan anggotanya serta harus menyertai implementasi program strategis sesuai dengan obyektif daerah. Disamping itu, harus dapat menjadi organisasi yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan pada berbagai aspek nyata saat ini. Serta dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Papua periode 2006, kata Gubernur, Muslimat NU dituntut untuk mengembangkan peran keluarga besar Muslimat NU melalui program strategis organisasi serta mempunyai dedikasi, sikap dan tanggung jawab terhadap kemajuan organisasi.
Disamping itu, tidak melibatkan diri dalam suatu konflik demi sebuah kepentingan serta berupaya meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memungkinkan perluasan jangkauan pelayanan program terpadu untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menuju Papua baru. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menambahkan bahwa Muslimat NU sebagai anak-anak, putera-puteri terbaik daerah ini, diharapkan turut berperan aktif dalam membangun kerangka kesatuan dan persatuan diatas landasan Papua baru dalam bingkai NKRI.