Para negara-negara donor menyatakan dukungan penuhnya terhadap seluruh program kebijakan yang dicanangkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, yang dalam pemerintahannya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program pemberdayaan kampung dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan maupun perkampungan. Tidak hanya memberi dukungan, para negara donor juga telah berkomitmen dan siap memberikan bantuan dalam bentuk apapun, guna mensukseskan visi dan misi yang dicanangkan Gubernur Suebu, yang dianggap baik untuk memacu pertumbuhan perekonomian didaerah ini, sesuai dengan amanat UU Otsus bagi
Papua. Komitmen maupun dukungan ini, terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Papua beserta jajaran dengan para negara donor dunia digelar di Aula Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, seperti yang dikatakan Gubernur Suebu saat memberikan keterangan pers, di VIP Room Gedung Negara usai pelaksanaan pertemuan tersebut.
Gubernur dalam keterangan pers yang didampingi Staf Ahlinya, Agus Sumule, semalam mengatakan para negara donor merasa terkesan dan sangat antusias menyambut pelaksanaan pertemuan itu. Hal itu, nampak dari kehadiran para peserta negara donor yang didominasi oleh para pimpinan tertingginya. Menurut Gubernur, telah disepakati dari hasil pertemuan itu, untuk selanjutkan dilanjutkan pertemuan dan pembahasan lanjutan dengan kelompok kerja atau working group di berbagai bidang sesuai dengan fungsi tugas, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang baik untuk pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Gubernur mengaku, materi yang dibawakannya dalam prasentase didepan negara-negara donor, yakni mengenai seluruh strategi pembangunan di Papua. Antara lain, perbaikan kesehatan yang sudah termasuk perbaikan gizi masyarakat, perbaikan pola pendidikan, peningkatan ekonomi rakyat, serta pembangunan infrastruktur yang membuka isolasi dan mengembangkan serta
membangun kampung itu sendiri. Menurutnya, salah satu hasil pembahasan adalah dengan menganggarkan dana sejumlah Rp. 100 juta perkampung, yang nantinya dana itu akan dikelola oleh masyarakat didesa itu sendiri. Disamping itu, untuk kedepan akan diterapkan model pembangunan pedesaan yang tidak dalam bentuk proyek, namun dalam bentuk dana kes yang akan diberikan pada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat di kampung itu sendiri. Sedangkan untuk mencegah adanya upaya KKN ditingkat bawah, maka akan dilakukan pendampingan dan pengawasan yang baik kepada para aparat pelaksana anggaran.
Para negara donor yang hadir dalam pertemuan antara lain, UNDP, Bank Dunia, Unicef, ILO, Uni Eropa, AS, Australia, Canada, dan Jepang. Pertemuan itu juga dihadiri Pimpinan DPRP, MRP, Lembaga Adat, Dunia Usaha (Kadin), beserta seluruh instansi Pemerintah Provinsi Papua.