Tak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur terpenting untuk mendukung terwujudnya aparatur negara yang baik serta terlaksananya program-program pemerintahan dan pembangunan kedepan. Oleh karenanya, maka untuk mendukung kegiatan pemerintahan kedepan, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH minta kepada seluruh pengelola Tabungan Perumahan PNS atau Taperum – PNS, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada PNS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tabungan “Kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembagunan perumahan, baik kepada pihak pengembang maupun pihak perbankan, "berikanlah kemudahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan membeli perumahan dengan fasilitas KPR,” kata Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua, Drs. Andi Basso Basaleng, M.Si pada pembukaan Sosialisasi Program Layanan Baru Taperum-PNS dilantai VIII Hotel Yasmin Jayapura, Jumat, (21/9). Suebu yakin, untuk memperolah sebuah rumah yang layak huni, seorang PNS tentu tidak dapat memenuhinya dengan gaji yang hanya dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara kemampuan pemerintah untuk membangun perumahan secara massal bagi PNS, juga terhambat pada kemampuan keuangan yang tersedia, belum lagi dengan adanya berbagai kendala penyediaan lahan dan sertifikasi hak atas tanah, yakni dimana sebagian besar tanah di Papua merupakan hak ulayat/tanah adat, juga menjadi kendala dalam melakukan pembangunan perumahan. “Walaupun saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil seperti kenaikan gaji dan tunjangan penghasilan, namun perbaikan gaji kepada para pegawai belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, termasuk perumahan yang saat ini harganya cukup tinggi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur kembali meminta kepada seluruh pengelola Taperum PNS, untuk mempermudah memberikan pelayanan maupun fasilitas kepada para pegawai, sehingga pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan di tanah ini dapat berjalan dengan baik.