Pemerintah Provinsi Papua meyakini masalah aset yang dihadapi saat ini, bakal dibenahi secara perlahan-lahan, apalagi instansi terkait kini mendapat pendampingan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca berita
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengakui hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu perampingan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana kebijakan Gubernur Lukas Enembe.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau lembaga Inspektorat di provinsi maupun kabupaten dan kota, agar meningkatkan level sehingga lebih maksimal dalam mengawasi sistem pengendalian intern di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Baca berita
Hasil evaluasi dan penilaian Ombudsman RI pada 2018 lalu, menyatakan Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintah daerah yang mendapat predikat tinggi atau zona hijau terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
Baca berita menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi.JPG)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, agar tak menyimpang dalam memanfaatkan aset yang dikuasainya.
Baca berita
Wakil Gubernur Klemen Tinal dibuat heran dengan oknum staf di DPR Papua yang diketahui menguasai enam kendaraan dinas, sebagaimana terungkap dalam rapat evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua, yang dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Baca berita menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi.JPG)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Baca berita
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan seluruh pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi, agar tak lagi mendorong dum (lelang terbatas) untuk kendaraan maupun rumah dinas yang ada.
Baca berita di, Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Papua, agar melakukan pendataan asetnya dengan baik, sehingga tak menjadi temuan di masa mendatang.
Baca berita