Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memberi sinyalemen bakal memecat para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang “malas” menghadiri sejumlah undangan rapat maupun kegiatan pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menyoroti pelaksanaan apel gabungan pada Senin pagi, yang hingga saat ini tak menyertakan agenda upacara bendera. Oleh karenanya, ia tegas menginstruksikan agar setiap Senin pagi, wajib menggelar upacara bendera.
Baca berita
Saat ini, seluruh dinas sosial (dinsos) di Indonesia telah telah berdiri sendiri dan terpisah dari uruan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Pemisahan dua urusan ini dipandang baik, karena memilki program dan kegiatan yang berbeda.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong.
Baca berita
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk berhati-hati mengelola anggaran serta dalam menjalankan program kerjanya.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah membuat banyak kemajuan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik.
Baca berita
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai sampmai saat ini belum ada bukti pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua disebut gagal.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan proses hibah aset balai transmigrasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, segera rampung.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut ada kebiasaan mantan pejabat (pensiunan) di bumi cenderawasih yang kerap membawa pulang aset milik pemerintah.
Baca berita