Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan perusahaan pengadaan barang dan jasa e-katalog yang selama ini melakukan pengadaan barang dan jasa di Bumi Cenderawasih membuka kantor cabang di Papua.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menargetkkan mampu meraih rangking 10 besar dalam hal keterbukaan informasi publik tahun 2018.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang menunggu undangan pembahasan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua belum memberi keterangan resmi terkait data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menerbitkan 2.259 koruptor berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai masih menganggap sepele pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Alhasil, sampai dengan saat ini masih sekitar 14 pemerintah kabupaten yang belum membentuk.
Baca berita
Gubernur Papua disebut masih menunggu surat pengunduran diri yang rencananya diajukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua (Sekdis PUPR), sebagai bentuk protes atas keputusan menunjuk kepala dinas yang baru.
Baca berita
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, Senin (17/9), menandatangani pakta integritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
Baca berita
Kepala Daerah di seluruh bumi cenderawasih diingatkan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap keputusan yang diambil tak berkonsekunsi hukum atau berimbas pada gejolak yang merugikan rakyat, apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.
Baca berita
ayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan pengaduan yang efektif dalam memberikan penyelesaian bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.
Baca berita