Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Perdasus No 23/2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Ada dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum Adat atas Tanah dalam upaya pemulihan hak-hak masyarakat adat atas tanah.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengajak masyarakat bumi cenderawasih untuk memanfaatkan fasilitas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui http://lapor.go.id yangdiluncurkan 2017 lalu.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengapresiasi “lahirnya”’ sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau korupsi maupun keterbukaan informasi publik, dengan tujuan memantau pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.
Baca berita dan Akselerasi Pembangunan Papua, oleh Sekda Papua Hery Dosinaen, bersama instansi terkait, kemarin.JPG)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuka akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat melalui saluran informasi website maupun sarana informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh pandangan Presiden Jokowi dalam visinya yang meminta pemda berani melakukan reformasi birokrasi.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten dan kota di seluruh bumi cenderawasih, diminta untuk lebih peduli terhadap upaya reformasi birokrasi yang sementara ini terus didorong pemerintah pusat.
Baca berita
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau segera menyerahkan laporan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan daerah, dalam rangka penetapan rencana restrukturisasi birokrasi dari 51 menjadi 35 instansi.
Baca berita.JPG)
Satuan Tugas (Satgas) Penataan Aset tingkat provinsi, dipastikan telah siap untuk bekerja menuntaskan permasalahan aset yang kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca berita