Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Gubernur Provinsi Papua Drs.J.P.Solossa,Msi, minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua karena dalam beberapa waktu ini, tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur provinsi Papua disebabkan adanya gangguan kesehatan yang dialaminya.
Hal itu ditegaskan Sekda Provinsi Papua Drs.Andi Basso Basaleng kepada wartawan dalam jumpa pers diruang kerjanya, senin (07/02) kemarin.
Dikatakan, Gubernur saat ini tidak dapat menjalankan tugas dalam melayani seluruh masyarakat di Provinsi Papua yan......
Dewan Provinsi Papua mendukung sikap Dewan Adat untuk Otonomi Khusus dikembalikan ke Pemerintah Pusat bila pemerintah Pusat masih memaksakan kehendaknya mempertahankan Peraturan Pemerintah (PP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Provinsi Irian jaya Barat (IJB). Mendukung putusan dewan adat Papua otsus dikembalikan demikian bunyi short massage service (sms) melalui ponsel genggam wakil ketua III DPRD Provinsi Papua ,Paskalis Kosay,s.Pd, ketika dihubungi via telpon semalam, Minggu (06/02) meng......
Dari Demo Koalisi perjuangan Hak-hak Sipil Rakyat Papua.
Kendati peraturan pemerintah (PP) tentang Mejelis Rakyat Papua (MRP) sudah disahkan beberapa waktu lalu,namun ada saja yang menuding,bahwa MRP merupakan tandingan terhadap Dewan Adat Papua dan Presedium Dewan Papua (PDP),untuk membubarkan kedua lembaga tersebut yang secara sah dibentuk dan diligetimasi oleh rakyat Papua Barat.Pemikiran ini seperti yang tertuang dalam aksi demo damai oleh koalisi perjuangan hak-hak sipil rakyat papua,Rab......
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Ma'aruf mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung hari ini akan di tanda tangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mudah-mudahan hari ini bisa ditandatangi bapak, ujar Ma'aruf kepada wartawan usai mengikuti breakfast meeting di insatana merdeka senin (31/01). Menurut Mendagri, dalam pertemuan tersebut, ia sudah melaporkan mengenai adanya tenggang waktu bila ada pihak yang tidak menerima keputusan KP......
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya menunda pengesahan RPP Pilkada menjadi PP.Hal itu dinyatakan Wakil Ketua III DPRD Papua, Paskalis Kosay,setelah pertemuan antara Tim Depdagri yang dipimpin oleh Mendagri Mohamad Ma'aruf dan tim pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi papua,Drs.Jp.solossa,M.Si di Jakarta Rabu,(26/1).Menurut Paskalis Kosay, bahwa Presiden mengikuti dengan cermat tentang mempersoalkan pasal 142 dan 143 dalam RPP Pilkada yang mengatur tentang p......
Sejak awal tahun 2005 hingga saat ini, aktivitas di kantor gubernur masih terasa sangat lesu. Daeri sekian banyak Biro-biro dilingkungan Sekretaian Pemda Provinsi Papua, hanya beberapa Biro di sekretarian yang banyak pegawainya. Bahkan dari pantauan Rabu, (19/01) kemarin kondisi kantor gubernur kelihatan sangat sepi, apakah ini dipengaruhi karena para pejabat yang tidak ada, sehingga para pegawai juga malas untuk kerja ? ataukah karena APBD 2005 belum berjalan sehingga para pegawai juga tidak me......
Sejak dua tahun terakhir ini, arus lalu lintas di kota jayapura kian mengalami kemacetan.
Kemacetan lalu lintas ini disebabkan terjadinya penambahan kendaraan tanpa diimbangi fasilitas prasarana jalan. Untuk itu, pemerintah sejak dini perlu mencari solusi terbaik bagaimana memecahkan persoalan kemacetan ini, jika tidak dikuatirkan pada tahun 2010 kota jayapura akan mengalami kemacetan yang sangat luar biasa.
Perkembangan pembangunan di kota jayapura cukup pesat, perkembangan ini menurut sala......
Setelah tertunda beberapa waktu lalu, pembahasan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD 2005, dilajutkan senin, (17/01) kemarin, di gelar bersama eksekutif dan legislatif di ruang rapat Panmus DPRD Provinsi Papua. Dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Bassaleng bersama staf BP3D Provinsi Papua dan pihak legislatif di hadiri anggota Dewan. Ironisnya dalam pembahasan AKU APBD 2005 kemarin itu sempat dipertanyakan anggotaDewan, karena materinya tidak banyak berpihak pada public.......
Plh. Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, harapkan kepada aparatur bawahannya agar segera mempersiapkan Rancangan APBD tahun 2005 secepatnya, mungkin juga akan mempercepat untuk diserahkan ke Dewan, dengan demikian sidang RAPBD dapat dilakukan secepatnya,sehingga pelaksanaan Anggaran tahun 2005 dapat dilakukan lebih awal dari tahun sebelumnya.
Andi Baso Bassaleng ketika ditemui diruang kerjanya, jumat (14/01) lalu mengatakan, saat ini Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2005 ......
DPRD Provinsi Papua akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Papua,Kakanwil Agama dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, berkenan dengan penerimaan tes CPNS baru-baru ini yang dinilai tidak akomodatif dalam penerimaan CPNS tersebut,teristimewa bagi putra-putri papua,bahkan yang lebih mencolok di Kejaksaan Negeri Papua,tidak satupun anak-anak dari papua yang lulus pasca pengumuman hasil penerimaan CPNS baru-baru ini. Demikian hasil pertemuan pendemo CPNS yang gagal diterima di Kanwil Agama Pr......
Penetapan Bakal calon, DPRD Minta Pertimbangan MRP.
Direktur Jenderal (Dirjendepdagri),Progo Nurjaman, mengatakan, berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) telah diatur masalah pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dan IJB. Dimana pemilihan dilakukan secara langsung, yang plafonnya diusulkan melalui DPRD oleh parpol dan gabungan parpol.
Penyaringan calon dilakukan DPRD Papua tetapi, sebelum menetapkan pasangan bakal calon DPRD Papua, terl......
Hampir semua mengaku tokoh adat.
Ketua DPRD Drs.Jhon Ibo,MM, mengaku pembahasan menjadi anggota MRP, hinga kini terhambat pada wakil-wakil dari elemen adat yang kemungkinan menjadi hambatan signifikan. Dihadapan waratawan media cetak dan elektronik Rabu (05/01) kemarin Jhon Ibo, mengakui untuk elemen perempuan dan wakil-wakil agama tidak ada masalah yg krusial untuk direkrut sebagai anggota (MRP), kecuali elemen adat. Untuk membahas wakil-wakil dari elemen adat hampir semua orang mengaku tokoh ......

instansi