"Patut kita banggakan, ditengah seriusnya Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Papua, para Kepala Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua bereaksi dengan tanggap dan cepat. Salah satunya, Instansi vertikal yang notabene bertanggung jawab tidak langsung kepada Gubernur, yakni Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Papua ternyata cepat menaggapi dan langsung mengarahkan seluruh jajarannya ikut mensukseskan program tersebut. Dalam Rapat Kerja Regional Kanwil BPN Provinsi Papua, Selasa (15/1), di Hotel Matoa Jayapura, Kepala BPN Provinsi Papua, Emmiel Poluan, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memfokuskan seluruh kegiatan yang tertuang dalam DIPA Tahun 2008 kepada upaya untuk menekan angka kemiskinan dan penangguran dalam rangka mengangkat derajat dan kemakmuran rakyat di kampung-kampung.

Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini, juga meminta kepada para Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Papua untuk merubah paradigma pelayanan dilembaga independent itu, dari sebelumnya hanya melayani pembuatan sertifikat tetapi ikut melihat dampak yang akan timbul dari pembuatan sertifikat itu, sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang dapat merugikan banyak pihak. “Disini saya menekankan kepada para Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Papua untuk memperhatikan hal ini. Memang disadari anggaran BPN tidak besar, tapi dengan anggaran yang kecil ini kita berharap agar ruang/bidang tanah yang kita sertifikatkan itu bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, khususnya menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” Emmiel saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Regional, kemarin.

Dihadapan seluruh jajarannya, ia juga meminta seluruh jajarannya ikut mendukung program Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu dalam menciptakan peluang investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung. Kegiatan Rapat Kerja Regional itu, dibuka secara resmi oleh Kepala BPN Papua, Emmiel Poluan. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat Eselon II, III dan IV pada kantor wilayah BPN Papua serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha se-Provinsi Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN Papua juga menyerahkan DIPA BPN senilai ± Rp. 20 miliar untuk 10 satuan kerja yang membawahi 20 Kabupaten/Kota, yang diterima secara simbolis oleh salah satu peserta rapat.