Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

      Pemerintah Provinsi Papua tengah mendorong tersusunnya Standar Operasional Pekerjaan (SOP) tentang acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memuat tugas maupun tanggung jawab masing-masing pihak serta waktu pelaksanaan dalam setiap tahapan, di Tahun 2015 mendatang.Pembentukan SOP didasarkan pada  masih banyaknya pelaksanaan pekerjaan di SKPD yang mengalami keterlambatan dilapangan Tahun 2014, meski ada pula terjadi penghematan anggaran senilai Rp150 milyar
     Masalah pendidikan masih menjadi salah satu persoalan yang tengah digumuli oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara nasional, masalah pendidikan di Papua memberikan dampak negatif bagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana  Papua hingga saat ini bercokol pada rangking paling bawah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Menyikapi hal demikian, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memandang penting untuk memprioritaskan penanganan masalah p
       Pemerintah Provinsi Papua akan kembali membuka kerjasama pengiriman tenaga kerja magang dengan Pemerintah Jepang, setelah sempat terhenti beberapa tahun yang lalu.Direncanakan pada Tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua akan mengirim tenaga kerja untuk magang ke negara “matahari terbit” tersebut.Menurut Kepala Disnakerduk Papua, Yan Piet Rawar, para tenaga kerja itu rencananya akan m
     Pemerintah Australia berkomitmen mendukung integritas Provinsi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut, diungkapkan Dubes Australia , Greg Moriarty usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, diruang kerjanya, Senin (3/11). “Saya berbicara tentang komitmen Australia yang sangat kuat terhadap integritas teritorial Indonesia, termasuk Papua. Australia juga  berkomitmen untuk terus  bekerjasama de
        Sebagai bentuk apresiasi dan pelestarian pangan lokal di Provinsi Papua, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua berencana mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) satu hari tidak makan nasi atau yang populer dikenal oleh dunia dengan nama ‘One Day No Rice’. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Altical Patulak mengatakan, rencana ini dipandang baik karena pangan lokal yang ada di Papua sangat baik untuk kesehatan.Dilain pihak, rencana in
     Pemerintah Provinsi Papua bakal menertibkan izin Usaha Perikanan Tangkap di Papua serta memperketat pengawasannya guna mendukung konsep pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim negara kepulauan. Hal demikian sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Drs. Frengky Wally, MM, Senin (3/11), diruang kerjanya. Menurutnya, kabinet kerja kementerian maritin serta k
      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menegaskan, Asean Economic Community (AEC) 2015 akan menjadikan kawasan Asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional.Dilain pihak, ikut menjadikan kawasan Asean menjadi berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dengan harapan wilayah tersebut menjadi kekuatan baru yang nantinya bakal diperhitungkan negara-negara lain.Hal demikian sebagaimana penyampaian Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang d
      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH menegaskan masalah Daerah Otonom Baru (DOB) harus bisa segera terselesaikan agar tidak berakibat pada rendahnya mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terciptanya konflik dan pertikaian antar suku dari calon daerah yang akan dimekarkan dengan masyarakat di Kabupaten yang berbatasan langsung.Hal demikian dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Elia Loupatty,
     Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bersama pemerintah pusat dengan menyatukan komitmen untuk mensinkronisasikan program Pembangunan sumber daya air. Pertemuan tersebut dipandang strategis dan penting dalam jajarang bidang Ke-PU-an terkait, sebab kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di tanah Papua sangat perlu untuk dilaksanakan.      Hal demikian sebagaimana penegasan Gub
      Kenaikan pangkat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hak dan prestasi yang harus diprioritaskan sebagaimana PP Nomor 12 Tahun 2002. Tindak lanjutnya, adalah pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah.Hanya saja, meski telah mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, tak semua pegawai yang lulus bisa diusulkan kenaikan pangkatnya. Kecuali formasi mengijinkan atau hanya peg
     Pemerintah Provinsi menilai keberadaan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) merupakan jawaban dari pergumulan para seniman dan budayawan yang ada di tanah Papua.Oleh karena itu, kehadiran ISBI diharapkan dapat menyelesaikanbeberapa masalah mendasar sesuai yang diamanatkan UU Otsus serta bisa membangkitkan harkat dan martabat masyarakat Papua karena hal itu telah menjadi kerinduan dari dahulu kala. Demikian penegasan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda P
      Jabatan Kepala Kepegawaian Provinsi Papua rencananya bakal diserahterimakan dalam waktu dekat, setelah Charles Kambuaya pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas diakhir bulan September 2014 yang lalu.Hal tersebut diakui Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Herry Dosinaen saat memberikan keterangan kepada pers, usai menghadiri Workshop Bangkitnya Perfilman Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu (22/10).Menurutnya, pergantian jabatan Kepala Kepegawaian Provins

instansi