Pemkab Boven Digoel Akui Kerap Telat Sampaikan LPPD
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengakui kerap telat dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah provinsi.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengakui kerap telat dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah provinsi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, utamanya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana desa agar pemanfaatannya berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai harapan.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung membenarkan, sekitar Rp 1,1 triliun dari total Rp 4,3 triliun dana desa 2017 yang dialokasikan bagi bumi cenderawasih, mesti dikembalikan ke kas daerah karena tak bisa diserap.
Baca beritaRencana Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memantau penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), disambut positif Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen.
Baca berita
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menyebut masih ada sejumlah aparat kampung di bumi cenderawasih, yang hingga saat ini tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan serta pemanfaatan dana desa.
Baca beritaBadan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua menyesalkan sikap PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang sampai saat ini belum juga membayar pajak air permukaan (PAP) senilai Rp 5,6 triliun, meski kalah di Pengadilan Pajak Jakarta.
Baca beritaGubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (22/1) pagi, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Baca berita
Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dipastikan telah tiba di Provinsi Papua guna melakukan audit terhadap laporan penyelenggaraan keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua memastikan pelaksanaan Rapat Kerja Darah (Rakerda) Bupati dan Walikota 2018, bakal dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Baca berita