Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua mengkhawatirkan dampak negatif tak beroperasinya perusahaan tambang emas raksasa, PT. Freeport Indonesia (PTFI), akibat izin ekspor konsentrat yang belum ada tanda-tanda diperpanjang oleh Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua Yan Piet Rawar menilai tak beroperasinya Freeport berpotensi menganggu perekonomian Papua, bahkan nasional. “Freeport tidak beropeasi sangat berpengaruh besar mengganggu perekonomian.” Seme
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua mengklaim sudah membangun 100 unit rumah layak huni selama 2016 lalu. Dimana 91 unit dikerjakan melalui pihak ketiga, sementara sisanya dengan sistem padat karya. Menurut Kepala Disnakerduk Papua Yan Piet Rawar, 100 unit rumah yang dibangun itu, tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Dogiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Nabire. Rumah-rumah itu kini sudah ditempati oleh warga setempat. “Pembangunan rumah ini p
Biro Humas dan Protokol Setda Papua pada tahun ini, ingin memperluas kerja sama dengan media massa maupun organisasi pers yang ada di Bumi Cenderawasih. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu, di ruang kerjanya, Selasa (10/1) kemarin. “Program tahun ini, masih seperti tahun lalu hanya kita ingin perluas kerja sama dan komunikasi dengan media massa maupun organisasi pers yang ada, baik dalam hal pemberitaan maupun publikasi mengenai kegiatan pe
Pemerintah Provinsi menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, saat memimpin Apel Senin (9/1) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Saya harapkan hal ini jadi perhatian bagi SKPD, khusus bagi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Karena itu, saya sekali lagi hal i
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dinilai telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peraturan perundangan dengan tidak memperpanjang libur. Hal ini terbukti dengan tingkat kehadiran hari pertama kerja di awal tahun yang mencapai diatas 80 persen. “Saya nilai hari pertama masuk kerja di tahun yang baru, pasca libur panjang, kehadiran ASN sudah menggembirakan karena mencapai diatas 80 persen”. “Karena itu, kami secara pribadi memberikan apresiasi
Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar berita adanya perusakan hutan sebagaimana yang dilontarkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, Senin (9/1) di Jayapura. Ia pun menantang LSM tersebut untuk datang dan menunjuk langsung, tudingan pembiaran atau perusakan hutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Ada yang menyoroti seolah-olah hutan kita dirusak. Kalau ada LSM
Pemerintah Provinsi Papua mempertanyakan komitmen negara-negara dunia dalam pertemuan di Copenhagen, Denmark beberapa waktu lalu, yang menyepakati pemberian kompensasi bagi Bumi Cenderawasih atas upaya mempertahankan 80 persen hutannya, sehingga menjadi “paru-paru” dunia. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, di Jayapura dalam satu kesempatan, Senin (9/1). Menurut dia, kompensasi yang dimaksud itu belum kunjung nyata
Pemerintah Provinsi Papua kembali mengekspor 30 kontainer kayu olahan yang setara dengan 600 m³ ke Shanghai Tiongkok, melalui Pelabuhan Laut Jayapura. Ekspor yang kedua kali ini, oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, didampingi Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Disela-sela acara tersebut, Elia minta kepada semua pihak, lebih khusus pemerintah daerah untuk memberi kemudahan
Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Papua menargetkan untuk memberi pelatihan ketrampilan bagi sekitar 200-an pencari kerja (pencaker), dari mata anggaran yang ada dalam tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala BLKI Papua Frans Kopong ketika ditemui pers, Sabtu (7/1) kemarin di Jayapura. “Kita akan maksimalkan seluruh kegiatan baik dari dana APBN yang ada sekitar delapan paket lalu APBD sejumlah 5 paket, minimal kita ingin latih 200-an pencaker di tahun ini. Tentunya kita ing
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua berkeinginan kuat pada tahun ini, dapat membangun dermaga guna melakukan perbaikan bagi seluruh kapal yang beroperasi di Bumi Cenderawasih. Kepala DKP Papua FX Mote mengatakan, dermaga tersebut diharapkan menjadi tolak ukur penilaian bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengadakan kapal pengawas yang bertugas mencegah bentuk praktik illegal fishing di provinsi ini. “Intinya kita ingin sekali membangunkan dermaga, baik untuk t
Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan lembaga keagamaan di Bumi Cenderawasih penerima dana hibah 2016, untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban, paling lambat pada 10 Januari 2017. Demikian disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyaratan Setda Papua Naftali Yogi, di Jayapura, pekan lalu. Ia berharap tak ada lagi keterlambatan penyampaian di tahun 2017, sebab dikhawatirkan akan menjadi temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Sebab kemarin
Biro Humas dan Protokol Setda Papua minta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi, untuk melaporkan hasil program kerja maupun capaian kerja yang telah dilaksanakan sampai dengan 2016 lalu. “Bapak Gubernur sangat ingin tahu capaian pembangunan apa saja yang sudah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Dengan begitu, capaian kerja ini dapat disampaikan kepada publik untuk diketahui oleh mereka,” terang kepala Biro Humas dan Protokol Papua Israil Ilolu kepad

instansi