Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Jayapura-Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan hasil seleksi CPNS Formasi
Tahun 2005 yang diumumkan melalui media massa kemarin, sudah melalui prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penilain seleksi, dilakukan secara obyektif dengan pengawasan ketat dari Gubernur dan Bupati/Walikota se-Papua, Bawasda beserta Badan
Kepegawaian Nasional (BKN). Sehingga, katanya, para CPNS yang lulus kali ini merupakan lulusan yang benar-benar mencapai ......
Jayapura-Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si membantah, dirinya memperlambat rencana pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006.
Kepada wartawan dikatakan, bahwa pihak eksekutif telah siap satu bulan sebelumnya untuk melakukan pembahasan dengan pihak legislative. Hal itu, didukung dengan dimasukannya surat resmi permintaan penjadwalan oleh pihak eksekutif kepada pihak legislative beberapa waktu lalu.
"Tidak ......
Jayapura-Keputusan pemerintah untuk menerapkan sistem kontrak baru dan memberikan insentif khusus kepada guru yang ditugaskan di Kabupaten Yahukimo, berupa tunjangan kemahalan sebesar Rp1 juta per bulan, tunjangan transportasi sebesar Rp1 juta per bulan dan honorarium sekitar Rp750 ribu per bulan, nampaknya telah direspon oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Provinsi Papua sebagai upaya tindak lanjut penanganannya.
Menanggapi keputusan tersebut, Plt. Kepala Dinas P & P, James Modouw, me......
Jayapura-SEKDA Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, menghimbau kepada para aparat pemerintahan maupun PNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa. Sekda juga menghimbau agar para aparatur pemerintahan tetap eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat, demi kelancaran roda pembangunan perekonomian rakyat di Papua. Demikian dikatakannya, kepada wartawan.
Andi Baso pada kesempatan tersebut, memastikan bahwa pihak eksekutif, saat ini telah siap untuk melak......
Jayapura-Total anggaran penyelesaian kegiatan eksplorasi Kontrak Karya (KK) Blok A PT. Freeport Indonesia (PTFI) sepanjang tahun 2006 diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$ 17,580,000, pada areal seluas 100 km2. Kegiatan eksplorasi akan difokuskan pada pencapaian jangka pendek, yaitu pencapaian target operasional menggantikan cadangan yang sudah ditambang dan untuk jangka panjang berupa strategi pencarian deposit baru.
Rencana program kerja eskplorasi yang dilakukan PTFI, telah sesuai deng......
Jayapura-Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua, Ir. Eliezer Henock Mackbon mengatakan, di tahun 2006, Provinsi Papua mendapatkan jatah pembangunan perumahan sebanyak 875 unit, melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain menyediakan fisik pembangunan rumah type 36, masyarakat yang akan menempati rumah, diberikan fasilitas berupa penyediaan bahan makanan (bama) dan alat pertanian, maksimal selama 1,2 bulan. Demikian dikatakannya, Rabu (19/4) siang, saat dite......
Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan, pelaksanaan pembangunan di Papua pada saat ini dan yang akan datang, menghadapi berbagai permasalahan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang berada dari dalam dan ancaman dari luar. Namun apabila kekuatan yang dimiliki provinsi ini, lanjutnya, dikelola secara baik dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, maka kelemahan-kelemahan dan ancaman tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin, untuk meni......
Percepat Pembangunan, Pemprov Berlakukan Program Penanganan
Jayapura-Bertolak dari kondisi umum, permasalahan strategi, keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan serta paradigma penyelenggaraan Otsus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, maka strategi kebijakan pembangunan yang akan ditempuh untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Papua adalah melalui Program Penanganan Khusus Papua, yang bertujuan mempercepat keberdayaan masyarakat setempat agar dapat berperan aktif dalam proses pem......
BPID : Pusat Belum Serius Tangani Masalah Perijinan
*Disinyalir Ada Kepentingan
Jayapura-Pemerintah Pusat dinilai belum serius menangani masalah perijinanan untuk penanam modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di daerah. Birokrasi perijinan yang dikelola oleh sekian banyak atap, baik di departemen yang ada di pusat maupun instansi-intansi yang ada di daerah, juga dinilai sangat menghambat investasi dari para investor yang mau berinvestasi di daerah.
Bayangkan saja, untuk berinvesta......
Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menilai, sebagian besar para Pegawai Negeri Sipil (PNS), menempatkan diri bukan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tetapi membuat diri sebagai kelompok orang-orang yang harus dilayani oleh masyarakat. Bahkan ada kesan yang berkembang didalam lingkungan masyarakat, bahwa apabila PNS tidak dilayani maka mereka akan memperlambat pekerjaannya.
"Ini suatu hal yang sangat merugikan, karena kenyataan menunjukan bahwa k......
Jayapura-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Provinsi Papua diminta untuk mengoptimalkan fungsi Puskesmas, guna dijadikan sebagai frist line penanganan berbagai masalah kesehatan daerah perkampungan maupun pedesaan dalam rangka mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah yang dapat timbul setiap saat.
Disamping itu, Pemkab diminta untuk mengalokasikan dana penanganan keehatan minimal sebesar Rp. 500 juta, sebagai dana rutin penanganan masalah kesehatan yang muncul secara tiba-tiba.
?Sela......
Jayapura-Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnasham) minta agar pengelolaan Royalty PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 1 persen, berupa dana peningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar lokasi penambangan, diaudit agar ada upaya transparansi penggunaan dana kepada masyarakat. Komnasham juga meminta kepada Pemerintah untuk melakukan review atau pengkajian kembali terhadap kontrak karya PTFI demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sub Komisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnasham, ......

instansi