Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

      Konferensi ke II Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, di Hotel Sahid Papua, Rabu, (17/7) kemarin. Hadir pada pembukaan Konferensi ke II Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Staf Ahli Presiden Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Felix Wanggi, Staf Kementerian Kehutanan dan Koperasi, Dirut Bank Papua, John Kafiar dan Kepala Bank Indonesia Hasiolan Siahaan. Gubernur Papua
      Tanpa kita sadari saat ini Papua sudah lima puluh tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masih bergelut dengan berbagai persoalan. Hal itu sebagaimana disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP. MH, pada penutupan Sidang Sinode ke II KINGMI di Kampung Walter PostSentani, Jayapura beberapa waktu lalu. Gubernur mengatakan, sudah tiga bulan lebih, bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal dipercayakan oleh Rakyat untuk memimpin Papua. Dan
      Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam terhadap keluarga korban tinju Nabire. Musibah peristiwa kericuhan tinju Nabire sebelumnya mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa dan puluhan lainnya terluka saat pertandingan tinju amatir di GOR Kota Lama, Kabupaten Nabire, Papua, Minggu malam (14/7) lalu.  Ucapan duka cita dari Pemprov Papua ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan kemarin
      Setelah statusnya resmi dinyatakan bukan milik Pemerintah Daerah, pemilik atau pendiri perusahaan Papua TV diminta untuk segera menyelesaikan seluruh utang piutang yang ditimbulkan sejak perusahaan tersebut beroperasi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH pada RUPS dan RUPS-LB bertempat di Swisbell Hotel, Sabtu (13/7). "Papua TV Mandiri bukan milik pemerintah. Dengan demikian pemerintah tidak akan bertanggung jawab atas ut
      Komisi D DPR Papua yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar tahun ini segera melakukan pengadaan pesawat jenis twin otter yang akan melayani wilayah pedalaman Papua.Sebab menurut mereka saat ini tarif penerbangan angkutan di wilayah pedalaman   meningkat cukup signifikan. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPR Papua Yan P Mandenas kepada SH kemarin sore Senin (16/7) diruang kerjanya.Minimal  harus ada dua
       Untuk pertama kali sejak resmi didirikan pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Papua dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe,SIP,MH melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemagang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Rakyat Papua Sejahtera.RUPS dan RUPS-LB yang digelar di Swissbel Hotel, Sabtu (13/7) menghasilkan keputusan dirubahnya Perusahan Daerah (PD) Irian Bhakti menjadi PT.Irian Bhakti atau Holding Company, sementara PT.Rakyat Papua Sejahtera k
       Sekitar 18 ribu proposal bantuan yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Papua, Jumat siang (12/7), dibakar oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang disaksikan masyarakat serta kalangan wartawan di Halaman Kantor Gubernur Dok II. Proposal yang seyogyanya dibakar hari Sabtu (13/7) Pukul 10:00 wit tersebut, dipercepat satu hari oleh Gubernur karena saat dirinya hendak menuju ruang kerja di Kantor Gubernur, mendapat cegatan dari massa yang menanyakan na
       Usai membakar sebanyak 18 ribu proposal bantuan yang disampaikan masyarakat, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH langsung membuat sayembara berhadiah Rp50 juta, yang bakal diberikan kepada warga pemberi informasi tentang siapa pelaku atau otak dan dalang dibalik penyebar blangko proposal bodong bantuan Gubernur. Hal demikian sebagaimana penegasan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak saat memberikan keterangan kepada pers,
      Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, mengatakan bahwa jika kita ingin bangkit dan menuju kemandirian dan kesejahteraan, mempercepat perubahan dan mengejar ketertinggalan kita, maka perlu adanya regenerasi kepemimpinan Papua yang lebih dinamis dan memiliki motivasi yang besar dalam menjalankan visi dan misi mewujudkan Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera, demi mensejahterakan seluruh rakyat yang berada di Papua.Dengan demikian, kedepan kita harus fokus pada
       Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang membalik penggunaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dari 60 persen dikelola provinsi dan 40 kabupaten, yang kini menjadi 80 persen untuk kabupaten dan 20 dikelola provinsi bakal mulai diberlakukan pada tahun 2014 mendatang.Hal demikian sebagaimana dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Benyamin Arisoy saat diwawancara pers, belum lama ini."Karena APBD kita sudah dite
          Pemerintah Provinsi Papua melalui Balai Benih Induk Dinas Pertanian pada tahun 2013 ini, mulai mengembangkan produksi benih padi beras merah yang bila sesuai rencana bakal dipasarkan dalam waktu dekat.Menurut Kepala Balai Benih Induk Dinas Pertanian Provinsi Papua, R. Leimena, peluang bisnis dalam penjualan beras merah dinilai sangat baik sehingga bila pengembangannya berhasil maka kedepan pihaknya tidak hanya akan memproduksi benih, tetapi
       Kepala Biro Pemerintahan Kampung, Helly Weror menegaskan jika roda pemerintahan di tingkat kampung di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua masih “Rapuh” sekali dari berbagai aspek. Misalnya, kampung-kampung di Papua belum memiliki kantor yang layak, tenaga penyelenggaraan yang belum memadai dan fasilitas kantor yang tak layak. Oleh karena itu, kami akan secara bertahap melakukanpembangunan kantor kampung di Papua. Jadi, dalam undang-undang Pemerintah Provinsi

instansi