Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Guna memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sarmi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat didorong melakukan monitoring meja setiap tiga bulan sekali.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan imbauan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memberlakukan pemberian tunjangan yang sesuai, agar tak menimbulkan kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat diantara para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar pertumbuhan iman umat Tuhan di Bumi cenderawasih, harus terus dipupuk dan dipelihara. Dengan demikian, pergumulan Gereka Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dalam upaya mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani dapat dicapai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta seluruh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar membantu mengawasi penggunaan dana pemerintah daerah (pemda).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) guna memastikan penyaluran dana desa di seluruh Indonesia yang mencapai Rp. 60 triliun, bisa tersalurkan dengan baik.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh pejabat di Bumi Cenderawasih untuk mulai meninggalkan budaya korupsi tetapi sebaliknya meningkatkan etos kerja dalam upaya mensejahterakan masyarakat di provinsi ini.
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengklaim penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah mencapai 91,4 persen, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe memuji keberhasilan Pemda Jayawijaya yang mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena telah mencapai 100 persen dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Empat Kabupaten di Provinsi Papua resmi menandatangani rencana aksi program pemberantasan korupsi. Keempat kabupaten itu, yakni Jayawijaya, Nabire, Merauke dan Biak.
Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendapat tawaran kerja sama program beasiswa program magister (S2) di sejumlah perguruan tinggi negeri terbaik dalam negeri, oleh Kominfo.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, pada hari rabu tanggal 8 maret 2017, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua akan melakukan lounching sistem online perencanaan dan penganggaran, perijinan dan pendapatan daerah atau yang dikenal dengan e-government sebagai bagian dari Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua.