06Jan 07
- Uncategorized
- 1446 x dilihat.
Penumpang yang diturunkan, Bupati Mappi Aminadab Jumame, menyatakan saat ia diturunkan manajemen Merpati Nusantara Airlines menjelaskan ia diturunkan paksa atas permintaan Pemerintah Kabupaten Merauke selaku pemilik pesawat. Jumame menuturkan, saat diturunkan ia telah berada di dalam kabin pesawat. ”Saya diberitahu manajemen Merpati bahwa Bupati Merauke John Gluba Gebze tidak mengizinkan saya naik pesawat itu. Akhirnya, saya dan empat orang rombongan saya turun semua,” kata Jumame.
Menurutnya, sejumlah pejabat di Kabupaten Mappi selama ini menerima perlakukan diskriminatif untuk menumpang pesawat Boing 737-300 milik Pemerintah Kabupaten Merauke yang dioperasionalkan oleh maskapai penerbangan Merpati itu. ”Dua pekan lalu, Ketua DPRD Kabupaten Mappi, Ananius Tumukaimo, juga dilarang naik pesawat saat akan melakukan perjalanan dari Jayapura ke Merauke,” kata Jumame. Karena diturunkan paksa, Jumame dan rombongan akhirnya terpaksa mencarter pesawat Mission Aviation Fellowship menuju Timika, untuk mencari pesawat ke Jakarta. Menurutnya, Merpati Nusantara Airlines sudah mengembalikan seluruh uang tiket milik Jumame dan rombongan.”Saya tidak ada masalah dengan manajemen Merpati, karena saya memahami posisi mereka. Kami melanjutkan perjalanan dengan pesawat lain karena kami akan menghadiri undangan Presiden RI. Saya, Bupati Boven Digul, dan sejumlah bupati lainnya diundang untuk menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding antara Presiden dengan investor di bidang perkebunan yang akan melakukan investasi di daerah kami,” kata Jumame. Saat dihubungi di Jakarta, Humas Merpati Nusantara Airlines, Yanin Helga Warokka, menyatakan belum menerima laporan adanya penumpang yang diturunkan paksa di Bandar Udara Merauke. ”Akan tetapi, menurunkan paksa penumpang tidak dapat dibenarkan, kecuali karena alasan operasional,” kata Yanin. Yanin menjelaskan pesawat Merpati yang berangkat dari Merauke itu adalah pesawat milik Pemerintah Kabupaten Merauke. ”Kami hanya menjadi operator pesawat itu. Kami akan menanyakan lebih lanjut masalah itu kepada staf kami,” kata Yanin. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Merauke.
Sumber : http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0701/06/121621.htm
