Pemerintah Pusat tampaknya sangat menaruh perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya dalam menunjang peningkatan bidang transportasi di bumi cenderawasih ini. Setelah sebelumnya mendapat pengadaan 5 Kapal Perintis, yakni KM. Papua I, II, III, IV,  dan V, pada tahun 2007 ini, Papua kembali mendapat pengadaan 2 kapal perintis yang bersumber dari dana APBN. Kedua kapal yang berbobot 350 DWT ini, masing-masing memiliki kapasitas maksimal 200 orang dan rencanya akan dioperasikan diwilayah perairan Merauke, guna melayari sungai-sungai dalam misinya yakni membuka akses angkutan laut yang murah kepada masyarakat. Menurut informasi penyerahan kapal akan dilakukan diawal tahun 2008. Upaya ini juga ternyata tak lepas dari lobi-lobi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Soleman Wairo, seperti dikatakan, diruang kerjanya, kemarin. “Jadi kebetulan banyak yang kita kenal di pusat. Jadi tinggal kita melakukan lobi untuk meminta kapal. Dan tujuan kami hanya agar pelayanan transportasi laut dapat berjalan lancar diwilayah perairan Papua. Karena ongkos pelayaran perintis ini sangat murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah,” kata Wairo. Lebih lanjut Wairo mengatakan, kapal pengadaan tersebut merupakan subsidi dari Pemerintah Pusat. Keberadaan kapal ini untuk membantu arus angkutan laut antar kabupaten di Papua, karena biaya tiket yang dibebankan sangat murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. “Namanya kapal subsidi jadi pasti harga tiketnya kepada rakyat murah. karena kapal ini memang ditujukan untuk membantu akses angkutan orang antar kabupaten,” katanya. Kaitannya dengan ini kedepan, Wairo menghimbau masyarakat pengguna angkutan kapal perintis untuk tidak memaksakan diri berlayar apabila kapal berada dalam muatan yang penuh. Karena resiko kecelakaan dapat terjadi dimana-mana apalagi pada musim penghujan yang terjadi seperti sekarang ini.