Presiden Susilo Bambang Yhudoyono mengajak seluruh birokrasi pemerintah, baik para Menteri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia untuk bersama-sama dengan HIPMI membangun perekonomian di wilayah Indonesia. Menurut SBY, pembangunan ekonomi  tetap menjadi fokus perhatian utama yang harus dibangun tahap demi tahap dengan memperkuat stabilitas dan fundamental ekonomi  seraya mendorong pertumbuhan yang makin tinggi disertai dengan pemerataan yang lebih nyata atau (Growth with equity). “Oleh  karena itu solusinya adalah membantu permodalan termasuk permodalan akses usaha pemberian dana bergulir dalam skim pembiayaan  usaha kecil dan menengah, “ kata Presiden pada dialog bisnis Rakernas XIII Hipmi, 20 Februari 2007 di Hotel Patra Jasa –  Semarang, seperti dikutip Ketua Hipmi Papua, Andi Rukman Nurdin, diruang kerjanya, Senin (26/2).
  Andi mengatakan Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan pemerintah akan berupaya mendorong perkembangan lima sector usaha  yg dinilai paling prospektif beberapa tahun kedepan. Kelima sector itu yakni usaha yang terkait dengan pangan, Energi,  Transportasi, Rumah Tinggal dan Infrastuktur. “Untuk itu, pemerintah telah membatalkan 750 Peraturan Daerah (PERDA) yang  dinilai merugikan Daerah karena bertentangan dengan undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), ini peluang yang bisa  di manfaatkan oleh HIPMI,” katanya. Lebih jauh dijelaskan Presiden, kata Andi, selama dua tahun terakhir pemerintah telah  berusaha menghilangkan hambatan-hambatan dalam dunia usaha agar iklim investasi makin membaik. Beberapa langkah itu antara  lain membuka akses perbankan lebih mudah dengan menurunkan suku bunga dan dengan menekan angka inflasi.
  Dalam dialog tersebut, Andi Rukman Nurdin mengatakan, BPD HIPMI Papua telah mengeluhkan berbelit-belitnya serta tidak  efisiennya perurusan perizinan, termasuk masih adanya pengutan-pungutan yang tidak semestinya. Presiden SBY dalam kesempatan  itu menjawab telah dilakukan upaya memperpendek prosedur dan waktu pengurusan izin berusaha dari 151 hari ditahun 2004  menjadi 97 hari ditahun 2006 dan diupayakan pada tahun 2007 menjadi 55 hari kalender serta Izin Investasi dengan fasilitas  fiscal di BKPM dari 70 hari menjadi 7 hari. Sebelum acara dialog berakhir. Andi Rukman yang saat itu bertindak sebagai  moderator mengatakan, pengusaha berperan penting dalam ikut membangun pemerintahan. Untuk itu, pemerintah jangan hanya  menciptakan peluang kerja tetapi juga peluang usaha dan pengusahalah yang nantinya akan menciptakan peluang kerja. “jangan  dibalik,” kilahnya yang disambut gegap gempita oleh seluruh peserta dan peninjau yang hadir pada acara HIPMI tersebut. Untuk  memudahkan investasi dan dunia usaha di masing-masing Daerah, Andi mempertegas kembali agar sembilan kebijakan Presiden RI  yang disampaikan dalam Pembukaan Rakernas HIPMI, yakni Meminta BI menurunkan suku bunga, pengurangan pajak, mempercepat  proses, perizinan, kepastian hukum, faktor keamanan, stabilitas politik, membangun infrastuktur, memperbaiki situasi perburuhan, serta  mencabut perda yang bertentangan dengan UU & PP dapat berjalan sesuai dengan harapan Lanjut Andi menyampaikan bahwa atas keseriusan dan kecintaan HIPMI maka Acara Rakernas kali ini BPD HIPMI Papua menghadirkan  13 utusan terdiri 10 Badan Pengurus Harian BPD HIPMI dan diikuti 3 BPC HIPMI masing-masing (BPC Nabire, BPC Biak dan BPC  Mimika), dalam kesempatan tersebut Andi sekaligus Ketua Koordinator Wilayah Percepatan Kawasan Timur BPP HIPMI,  mengajak kepada para senior HIPMI dan Anggota HIPMI se-Indonesia, untuk berinvestasi di Papua yang sangat kaya dengan Sumber Daya  Alamnya dicontohkan bahwa masih tersedia lahan ± 9 Juta ha. Lahan terhampar yg siap untuk mengembangkan agro bisnis seperti  kelapa sawit, pohon jarak dan Kakao. Untuk mengkongkitkan hal ini dalam waktu dekat BPD HIPMI papua akan menggelar Rakorwil  Indonesia Timur bertempat di Jayapura.