Untuk menanggulangi bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua dibawah koordinasi Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, SE, akan membentuk tim penanganan masalah banjir dan tanah longsor. Tim tersebut, diberi 4 tugas pokok, pertama melakukan penanganan tanggap darurat; kedua, menyuplai bantuan sosial kepada para korban banjir dan tanah longsor; ketiga, penyusunan program jangka panjang; dan keempat, antisipasi penanganan pelayanan kesehatan saat bencana alam.

  Tim ini akan diketuai Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Satkorlak Provinsi Papua sebagai sekertaris, beserta para anggotanya yang terdiri dari Dinas PU, Sosial, Kesehatan, Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi Papua. Di Kabupaten dan Kota Jayapura, akan pula dibentuk tim dengan bentuk susunan formasi tim yang sama, serta akan melangsungkan penanganan maupun penanggulangan tanggap darurat banjir dan tanah longsor dibawah koordinasi tim provinsi.

  Rencana pembentukan tim ini, melalui hasil kesepakatan rapat penanganan masalah banjir antara Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, SE dengan Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Suwae, Wakil Walikota Jayapura, H. Sudjarwo, Sekertaris Satkorlak Provinsi Papua, Izaak Karubaba beserta instansi maupun badan terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten/Kota Jayapura, bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (8/3). “Kita akan bentuk tim untuk penanganan tanggap darurat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten dan Kota Jayapura. Tim ini akan diketuai Sekda yang didalamnya include instansi maupun badan terkait. Tim ini juga akan dibentuk di Kabupaten dan Kota Jayapura dengan komposisi yang sama dibawah satu koordinasi tim dari provinsi,” kata Wagub Hasegem disela-sela rapat, kemarin.

  Dalam kesempatan tersebut, Wagub Hasegem meminta setelah tim terbentuk, upaya penanganan tanggap darurat harus segera dijalankan serta didahulukan. Baru kemudian diikuti dengan merancang penanganan maupun penanggulangan masalah bajir dan tanah longsor, melalui program pembangunan jangka panjang. “Yang terpenting kita dahulukan tanggap daruratnya dulu, supaya aktifitas masyarakat tidak terganggu. Ini juga untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Misalnya penanganan jalan jembatan di Sentani yang hampir putus. Ini perlu dilakukan penanggulangan yang ekstra cepat karena akses jalan Jayapura – Bandara Sentani apabila putus akan menggangu pertumbuhan ekonomi kita.
Disisi lain, perlu ada bantuan seperti bahan makanan, tenda bagi masyarakat yang rumahnya terendam melalui pembukaan dapur umum misalnya. Setelah itu, baru tim ini menyusun program penanggulangan banjir untuk jangka panjangnya, “ kata Hasegem.

  Sementara itu, dari hasil prediksi sementara diperkirakan kerugian materil yang timbul akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura, sebesar Rp. 87 miliar. Terbagi atas Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 52 miliar sedangkan Kota Jayapura Rp. 35 miliar. Kerusakan terparah di Kabupaten Jayapura terjadi dibeberapa distrik dan pusat kota, diantaranya dengan terendamnya ribuan rumah warga yang diikuti dengan hanyutnya ratusan ternak. Dipusat kota, 3 jembatan mengalami kerusakan dengan klasifikasi 1 jambatan rusak sedang dan 2 jembatan rusak parah. Sementara di Kota Jayapura, kerusakan terparah terjadi di Pasar Youtefa Abepura dan wilayah Entroop. Pasar Youtefa yang tergenang air sejak kemarin melumpuhkan aktivitas jual beli serta mentelantarkan sekitar ribuan pedagang. Hal demikian sebagaimana dipaparkan Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Suwae dan Wakil Walikota Jayapura, H. Sudjarwo, pada kegiatan pertemuan, kamis kemarin.