BIAK- "ISOLASI yang menghadang pembangunan di Papua harus  diterobos. Caranya dengan membangun sarana dan prasarana  infrastruktur  baik untuk infrastruktur darat , laut dan  udara. Khusus untuk pembangunan infrastruktur  darat yakni  pembangunan jalan telah diproyeksikan pembangunan jalan  berkwalitas tol di Papua dan Papua Barat. Menurut Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH. Untuk mewujudkan  jalan dengan kwalitas tol tersebut dibutuhkan biaya kurang  lebih Rp100 trilliun. Perlu dibangun jalan berkwalitas  jalan tol di Papua dan Papua Barat untuk membuka  isolasi, ungkap Gubernur. Dijelaskan Gubernur, anggaran trillyunan itu bisa  diperoleh dengan hasil kompensasi dari produksi pertambangan yang dilakukan PT  Freeport.  Untuk pembangunannya juga menggunakan material  yang ada di Papua yakni, sisa tambang PT Freeport   (Tailling).
   "Kita bisa bangun semua dan dana pasti ada, karena kita  bisa dapat dari hasil pertambangan PT Freeport. Jadi ada  gunung yang akan ditambang harganya 100 Milliar Dollar  Amerika, dan dengan dana dari sini kita bisa bangun ini  semua, ungkap Gubernur pada Rapat Kerja (Raker) Bupati dan  Walikota Se-Tanah Papua. Gubernur Suebu menekankan bahwa sumber daya alam yang  merupakan kekayaan di Tanah Papua sangat berlimpah.  Namun  kekayaan yang amat besar itu belum mensejahterakan orang Papua akibat kesalahan kita sendiri. Jadi kita tutup Jilid I Pembangunan di Papua dan kita masuki Jilid kedua pembangunan di tanah ini dengan membangun seluruh  kebutuhan rakyat kita yang ada di kampung-kampung, jelas  Suebu. Dana yang diperoleh Papua saat ini telah mencapai 14  triliun rupiah. Angka perolehan dana ini tentunya telah  terjadi lompatan yang begitu luar biasa. Sejak tahun 2002  dari dana Otsus saja kita sudah memperoleh 10 triliun  lebih, kata Gubernur Bas. Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bas, mengungkapkan,  pembangunan akan difokuskan pada kampung. Hal ini diimplementasikan program pembangunan lebih banyak  diarahkan ke kampung-kampung. Salah satu bentuk yang akan  dijalankan, akan dikucurkan dana block grand ke semua  kampung yang ada di Tanah Papua, baik kampung di Provinsi  Papua maupun di Papua Barat, dana sebesar 100 juta rupiah.
   "Dana block grand yang akan dikucurkan ke kampung-kampung  itu, kata Bas, dipergunakan dengan metode pemberdayaan. Artinya, dana itu hanya bisa dimanfaatkan dengan diawali  musyawarah di masing-masing kampung untuk memprogramkan  pembangunan  yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat.  Dana ini dinamai dana block grand, artinya, dana ini tidak  boleh dipotong sepeser pun. Semua dana itu harus sampai di  kampung, kata Gubernur Bas. Program lain yang sejiwa dengan perubahan Papua ke arah  yang lebih  baik, kata Bas, pola anggaran berbeda dengan  waktu-waktu sebelumnya. Dalam pola anggaran berbentuk piramida ini, jelas Gubernur  Bas, sebesar 45% anggara dialokasikan ke kampung. Sementara  untuk belanja modal/infrastruktur sebesar 28%, dan belanja  aparatur 27%. Berbeda dengan pola terdahulu yang berbentuk  piramida terbalik, dimana belanja aparatur mencapai 70%, belanja modal/infrastruktur mencapai 20% dan alokasi untuk  kampung hanya 10%. Dikatakannya, pemerintahan di Tanah Papua, baik Provinsi  Papua maupun Papua Barat, perlu strategi besar untuk  merubah Papua ke arah yang lebih baik. Perlunya strategi  besar ini didasari kondisi riil rakyat di Tanah Papua yang  masih terhimpit dengan kemiskinan. Ironis, rakyat Papua  yang jumlahnya hanya sekitar 1% dari penduduk Indonesia ,  ternyata penduduk yang berjumlah sedikit ini pun masih terhimpit kemiskinan. Dikemukakan Gubernur Bas, Raker yang digelar ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama, kata Gubernur Bas, adalah untuk menyatukan persepsi. Katanya, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat harus memiliki pemahaman yang sama soal bagaimana menggerakkan roda pembangunan di Tanah Papua ini. Harus satu sehingga kita kerja atas dasar  persamaan, tutur Bas Suebu.
   "Gubernur Bas Suebu mengajak semua kalangan untuk memahami dari sejarah,  kita akan berada pada satu titik, yakni Papua kini yang lebih baik dari Papua di saat sebelumnya. Tanah Papua, kata Bas, memiliki kekuasaan yang besar melalui Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah pusat. Kekuasaan besar ini di Indonesia , hanya dimiliki Aceh dan Papua.  Sehingga dengan kekuasaan yang besar ini diharapkan akan dapat mengantar rakyat di Tanah Papua pada kemakmuran yang berkeadilan. Lebih lanjut dituturkan Gubernur Bas, dana yang didapat oleh Papua juga begitu besar. Soal dana, terjadi lompatan-lompatan nilai yang didapat Papua.