"Seluruh kegiatan Pembangunan yang dikerjakan harus memberikan manfaat dan mengangangkat harkat martabat manusia. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia dan menjadi penguasa manusia. Sebaliknya, manusialah yang mengendalikan Pembangunan bagi kesejahteraannya, dalam pengertian seluas-luasnya. Hal demikian, seperti dikemukakan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, saat menyampaikan sambutan pada satu kesempatan, kemarin. Menurut Suebu, wujud nyata dari filosofi Pembangunan ini, melalui Pembangunan dari bawah atau gerakan Pembangunan dari kampung yang resmi dicanangkan olehnya pada 30 Agustus 2007 lalu di Kurulu, Jayawijaya. 

'Karena itu, lanjut dia, kita harus mengubah filossofi, pendekatan dan cara Pembangunan kita menjadi gerakan Pembangunan dari bawah. Karena efisiensi dari gerakan ini adalah Pembangunan yang berfokus pada manusia. Dengan kata lain, manusia harus menjadi titik sentral dari Pembangunan, karena Pembangunan harus bermula dari manusia, dan berakhir untuk manusia. “Manusia adalah mahkluk yang bermasyarakat, mahluk yang berbudaya. Unit masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga-keluarga itu hidup mengelompok dikampung-kampung maupun kelurahan-kelurahan. Itulah sebabnya, kita tidak punya pilihan lain, kecuali melaksanakan Pembangunan yang dimulai dari kampung,” papar dia. 

'Lanjut Suebu, tujuan dari gerakan ini tidak muluk-muluk, karena tuntutan dan kebutuhan rakyat tidak terlalu tinggi, walaupun harapan mereka (masyarakat kampung) seringkali tinggi. Sasaran-sasaran dan tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan Pembangunan dari bawah, antara lain adalah perbaikan makanan dan gizi, kesehatan, mutu pendidikan terutama pendidikan dasar. Disisi lain, untuk mencapai sasaran dan tujuan dimaksud, kita akan terus melengkapi prasarana dan sarana Pemerintahan, terutama pada tingkat distrik dan kampung. Pemerintah ditingkat distrik dan kampung adalah ujung tombak pelayanan kita. “Oleh karena itu, kita wajib memberdayakan mereka,” tukas Gubernur. 

'Hal penting lainnya, kata Suebu, kita akan terus meningkatkan dan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan kapabilitas manajemen, terutama pada tingkat Pemerintahan kampung dan distrik. Dengan demikian, kita harapkan gerakan ini dapat bergerak dengan mesin Pembangunan yang akan kita kembangkan disemua kampung. “Mesin Pembangunan itu yang kita sebut anggaran pendapatan dan belanja kampung yang digerakan dengan tiga prinsip, yakni keberpihakan, pemberdayaan dan kemandirian sesuai dengan inti dari keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua,” harapnya.