"Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Daerah (Kabikda) Provinsi Papua, Fred manufandu, SH mewakili Gubernur Papua, Rabu (21/11) menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan kehumasan bagi aparat Infokom/Humas, bertempat di Lantai VII Ballroom Hotel Yasmin, Jayapura. Dalam sambutannya Gubernur Suebu mengatakan, setelah dua hari mengikuti pelatihan, diharapkan kepada para peserta untuk dapat menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang kehumasan sebagai bekal dan pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Selesainya pelatihan ini juga, lanjut dia, bukan akhir dari segala kegiatan pelatihan yang baru dijalani, tapi merupakan awal bagi para peserta dalam menempuh karir dibidang kehumasan.
“Untuk itu, saudara dituntut lebih berkualitas dan professional lagi dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan di masa yang akan datang demi penyebaran informasi kepada masyarakat,” tegasnya. Tekad ini, lanjutnya, perlu dibangun mulai dari saat ini sebab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar sudah sangat mendesak. Sehingga para aparat yang berkecimpung dalam kegiatan humas ini harus terus memacu diri guna menghasilkan yang terbaik dalam tugas saudara, sebab akhirnya masyarakat sendirilah yang akan menilai hasil kerja saudara apakah berbobot atau tidak. Gubernur Suebu dalam kesempatan tersebut menambahkan, pada saat membuka pelatihan ini, sudah saya kemukakan bahwa masyarakat sekarang perlu mendapatkan pelayanan informasi yang prima. Bahwa akhir-akhir ini era reformasi ditandai dengan diterapkannya sistem politik terbuka, dimana peran Pemerintah semakin berkurang, sementara peran masyarakat semakin besar. Paradigma tersebut membawa konsekuensi pada hubungan antara sikap dan perilaku, dimana posisi Pemerintah selalu dianggap lebih tinggi dari rakyat.
Sedangkan Pemerintah di Negara yang menganut sistem Pemerintah terbuka, sebagaimana dicita-citakan era reformasi, idealnya memandang rakyat dalam posisi setara. Oleh karena itu, pola komunikasi yang relevan dalam paradigma tersebut perlu lebih dikembangkan. Karena pada umumnya akan berjalan suatu hubungan yang timbal balik dan mengembangkan prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance.