"Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH menyatakan keprihatinannya yang mendalam melihat kondisi masyarakat Papua, khususnya yang berdomisili di kampung-kampung, hidup dalam kemiskinan, keterpurukan, kebodohan dan keterisolasian. Menurut Suebu, masyarakat Papua yang tinggal dikampung-kampung belum sepenuhnya disejahterakan dan tersentuh dengan berbagai program pembangunan yang digalakkan Pemerintah Daerah. Padahal menurut dia, ada banyak sekali program yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang orientasinya untuk mensejahterakan masyarakat. Trilyunan dana yang turun itu, justru tidak dinikmati oleh masyarakat dikampung-kampung, melainkan hanya dinikmati oleh segelintir birokrasi dengan “pesta pora” dan lain sebagainya.

Dalam pidatonya seusai menyaksikan penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Papua dengan LPMAK tentang dana hibah dari LPMAK untuk mendukung program RESPEK di Gedung Negara, pekan kemarin, Gubernur mencontohkan bahwa kalimat “damai, adil dan sejahtera” adalah sangat gampang untuk diucapkan dan didengar. Akan tetapi untuk mewujudkan masyarakat Papua kalimat itu bagi masyarakat Papua yang tinggal di kampung-kampung, adalah sangat sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, lanjut Suebu, perlu ada satu filosofi baru karena kita saat ini terjebak pada konsep yang salah dalam melakukan pembangunan diwilayah perkampungan. Paradigma baru itu, tentu harus benar-benar berpihak kepada masyarakat serta harus ada kemauan dari dalam hati bagi seluruh birokrasi untuk ingin dan sadar bahwa masyarakat kita dikampung-kampung benar-benar memerlukan sentuhan pembangunan. “Yang perlu kita rubah saat ini adalah cara berpikir kita bahwa kita harus benar-banar mau memikirkan rakyat kita. Rakyat harus disejahterakan dan kita harus bekerja dengan hati yang tulus untuk membangun kampung,” tegasnya. Ia mengatakan, rakyat Papua dikampung-kampung merupakan rakyat termiskin didunia karena belum benar-benar tersentuh oleh pembangunan. Dengan demikian, harkat dan derajat mereka perlu dibangun program dan pendanaan yang berpihak kepada mereka. Untuk itu, seluruh Instansi telah diinstruksikan agar memprioritaskan program kerja diwilayah perkampungan. Karena pembangunan yang mulai digalakkan saat ini adalah gerakan pembangunan dari bawah, yang dimulai dari kampung dan untuk masyarakat dikampung.