Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pembangunan infraksturuktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Kondisi Papua saat ini berbeda dibandingkan pada masa lalu sekitar 18 tahun silam. Perkembangan di Papua sangat pesat terlebih setelah diberlakukan otonomi khusus (otsus) oleh pemerintah pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan hal itu saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati se Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung Sasana Krida, Pemprov Papua, Jalan Soa Siu, Jayapura, Sabtu (16/2) pagi.
     Menurut Jusuf Kalla, saat ini  Papua memperoleh dana yang sangat besar dana dibandingkan dana yang disalurkan untuk daerah – daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan dana APBN dan APBD Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2008 mencapai sekitar Rp 29 triliun. Dana itu terdiri Dana Alokasi Umum dan Khusus, dana bagi hasil serta APBN  dan APBD Provinsi Papua sekitar Rp 21 trilun dan Papua Barat sebesar Rp 8 triliun. Dana tersebut belum termasuk dana otsus yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 Pasal 34 F, perihal Otsus di Papua sebesar Rp 2,9 serta dana dari Intruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2007, perihal percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 17 triliun.
      “Sedangkan jumlah penduduk di dua provinsi ini sekitar 3 juta. Dan dana pembangunan yang dinikmati warga di Papua sebesar Rp 110 juta per orang. Dana ini lebih besar dibandingkan dana yang dinikmati masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia saat ini,” ujarnya. Jusuf Kalla menjelaskan, dana yang diperoleh pemerintah pusat dari PT Freeport Indonesia tahun 2007 lalu sebagai pembayaran rolayti, sekitar Rp 17 trilun. Sedangkan uang dimasukkan kembali untuk membangun Papua lebih banyak dibandingkan uang yang diperoleh dari setoran rolayti perusahaan tambang asing yang beraktifas di Papua tersebut.
      “Jadi, uang dari pulau Jawa dan daerah lainnya masuk untuk membangun Papua. Ini bukti keseriusan pemerintah pusat untuk memajukan Papua yang lebih baik di masa mendatang,” ungkapnya. Jusuf Kalla menambahkan,  pemerintah pusat akan terus meningkatkan dana yang dialokasikan untuk membangun Papua di tahun – tahun mendatang. “Namun, saya pun mengetahui kendala yang dihadapi Papua dalam membangun wilayahnya. Membangun jalan di Papua dengan di pulau Jawa, harganya lebih mahal di Papua. Perlu ada perencanaan yang matang dari para kepala daerah di Papua sehingga di masa mendatang Papua dapat menikmati sarana infrastruktur dan lainnya sama dengan daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
     Untuk itu, lanjut Jusuf Kalla, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh kepada daerah di Papua untuk merancang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.